Bappeda bersama Pemerintah Kota Pekalongan Laksanakan Kick Off Meeting RPJMD Menuju Perda

0
92
Foto : Kick Off RPJMD

Pekalongan, NAWACITAPOST – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan kick off meeting di Ruang Jatayu Setda. Tak lain untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam tahap awal menuju Peraturan Daerah (Perda). Kick off dilaksanakan pada (04/03/2021). Yang mana Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, SE (Aaf) bersama Wakilnya H. Salahudin, STP diberi waktu 6 bulan menyusun RPJMD. Kick off pun diikuti oleh Kepala Bappeda Ir. Anita Heru Kusumorini, M.Sc, Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Ruminingsih, SE.Msi, OPD dan para jajarannya.

Foto :Kick Off RPJMD

Kepala Bappeda Kota Pekalongan menyampaikan ke Nawacitapost bahwa visi misi Kepala Daerah yang baru sudah masuk dalam penyusunan RPJMD. “Kick off menandai secara resmi penyusunan Rancangan RPJMD tahun 2021 – 2026.  Jadi karena kan Wali Kota dan Wakil Wali Kota baru telah dilantik 26 Februari kemarin. Nah setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik, nah itu dimulailah penyusunan RPJMD yang sudah memasukkan visi misi. Karena visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang akan menjadi visi misi kota yang dimasukkan didalam RPJMD. Sebenarnya tahapan penyusunan RPJMD itu sudah diawali di tahun 2020 kemarin. 2020 kemarin kami menyusun background studi RPJMD,” jelasnya.

Foto : Kick Off RPJMD

“Background studi RPJMD itu kami selesaikan sebelum pendaftaran paslon waktu itu. Kami serahkan ke KPU. Nah itu yang dijadikan bahan oleh paslon untuk menyusun bahan kampanye. RPJPD dan background studi RPJMD itu sebagai dasar. Jadi supaya mereka juga tetap mempedomani perencanaan yang sudah ada. RPJPD kan sampai tahun 2025.  Terus kalau background studi itu sifatnya baru mengumpulkan permasalahan – permasalahan. Terus nantinya akan jadi isu strategis, sampai itu. Terus setelah itu kami lanjutkan dengan rancangan technokratis RPJMD. Itu memang baru murni hasil pemikiran dari kami birokrat. Leadernya memang untuk perencanaan di Bappeda. Tapi itu melibatkan OPD semuanya untuk bisa menyampaikan dari permasalahan isu strategis yang telah disusun,” tambah Kepala Bappeda.

Foto : Wali Kota Pekalongan Aaf bersama Sekda Sri Ruminingsih

Anita juga menjelaskan bahwa nantinya akan muncul apa saja kebijakan dan arahnya. “Itu nanti akan muncul kebijakannya apa, arah kebijakannya apa. Nah itu kami selesaikan di akhir tahun 2020 di bulan Desember kemarin. Memang sampai rancangan technokratis itu belum memasukkan visi misi. Baru setelah pelantikan, ini visi misi masuk. Setelah visi misi masuk itu ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan RPJMD sampai selesai. Nah itu yang kemarin kami sampaikan bahwa kami sudah berusana menyusun secara cascading kinerja RPJMD. Yang nantinya juga OPD itu paralel menyusun renstra. Renstra itu di level OPD, RPJMD itu di level kota. Termasuk nanti indikator kinerja utama yang di level kota maupun di level OPD,” ungkapnya.

BACA JUGA: Petarung Bebas Mantili Gea, Wujud Yasonna Laoly Support Penuh Putra Putri Ono Niha

“Terus kalau di RPJMD kan penyusunannya itu cascadingnya hanya sampai ke program. Jadi dari visi, misi, tujuan, sasaran kemudian setelah itu dari indikator sasaran nanti dibreakdown ke program – program yang untuk mendukung pencapaiannya. Kemudian kalau direnstra itu memang nanti setelah program nanti akan dibreakdown lagi sampai ke kegiatan dan sub kegiatan. Kemarin kami sampaikan bahwa waktunya itu juga dibatasi. Kalau sesuai aturanitu harusnya pada 26 Agustus itu sudah ditetapkan RPJMD itu menjadi Perda. Tapi untuk kepentingan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2022 itu kami berharap bahwa penyelesaian RPJMD itu bisa dipercepat. Karena RPJMD sebelumnya selesai di 2021,” lanjut Anita.

BACA JUGA: Ternyata! Wali Kota Bekasi Pepen Pernah Jalani Pahitnya Hidup

Kepala Bappeda juga membeberkan bahwa adapun nantinya akan menampung kebijakan pusat dan isu internasional. “Tahun ini selain penyusunan RPJMD bersamaan dengan penyusunan rencana kerja pemerintah tahun 2022 dan renja perangkat daerah tahun 2022. Nah itu payung hukumnya belum ada. Kami mengacunya baru pakai RPJPD. Terus juga kemudian kebijakan pusat yang harus dimasukkan, diintegrasikan. Kemudian RPJMDnya provinsi. Terus juga isu – isu Internasional juga termasuk yang pembangunan berkelanjutan. Nah itu kami masukkan di RKPD. Tapi seharusnya yang payungnya pasti RPJMDnya kan belum. Maka harapan kami RPJMD itu bisa selesai sebelum RKPD 2022 ditetapkan,” bebernya.

BACA JUGA: Terlalu! Mayoritas Kada Terpilih 2020 di Kepni Tak Punya Visi Misi Perihal Narkoba

“Harapannya sih kami masih menyampaikan itu bulan Juli ya. Tapi ini tadi bicara dengan teman – teman harusnya bisa lebih maju lagi. Harapannya akhir Juni itu suda selesai, sudah jadi Perda untuk RPJMD. Nilai sebenarnya gini ya kemarin di akhir masa jabatan Wali Kota kemarin itu kita dilakukan evaluasi di akhir masa jabatan oleh inspektorat provinsi. Itu untuk menilai capaian hasil – hasil pembangunan yang indikatornya dimasukkan di PJMD sampai capaian akhir 2020. Itu memang sudah ada nilainya. Nilainya itu 92,1 yang dari inspektorat provinsi. Adanya nilai seperti itu. Jadi nanti setelah pelaksanaan RPJMD, pelaksanaan perencanaan pembangunan tahunan RKPD itu ada evaluasinya tiap tahun. Kalau yang RKPD itu dievaluasi tiap triwulan. Yang RPJMD itu tiap tahun dan itu paralel sampai nanti akhir periode RPJMD, akhir periode jabatan Wali Kota,” tutur Anita.

Foto : Kick Off RPJMD

Anita juga menuturkan bahwa setiap RPJMD masing – masing kebijakan Kepala Daerah akan ada evaluasi akhir. “Itu nanti akan ada evaluasi akhir masa jabatan. Seperti yang dilakukan kemarin oleh inspektorat. Bahasan kita sesuaikan dengan visi misi Wali Kota. Kan ada 8 misi. Termasuk disitu ada kaitannya kesehatan dan kesejahteraan. Kemudian terkait dengan penanganan banjir rob. Kemudian ada yang terkait juga dengan pelayanan publik. Kemudian masalah ekonomi ya. Terus juga peran serta masyarakat. Sebenarnya sudah tercakup semua permasalahan – permasalahan yang ada di Kota Pekalongan sesuai dengan visi misi beliau. Jadi ada yang terkait bagaimana supaya mandiri. Mandiri berarti akan terkait ekonomi,” tuturnya.

Foto : Kick Off RPJMD

Anita pun memaparkan bahwa ekonomi meningkat maka berdampak pada kesejahteraan. “Kesejahteraan itu bagaimana pelayanan dasar masyarakat bisa kita penuhi untuk kesehatan, pendidikan terus juga penurunan angka kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat juga. Terus terkait ekonomi kreatif. Kemudian kebencanaan, banjir rob sudah masuk. Kemudian infrastruktur sudah masuk, perkotaan kemudian infrastruktur kota juga sudah masuk. Kemudian masalah budaya, masalah religius, religiusitas karena tetap dipertahankan juga. Dan ini juga kondusivitas wilayah juga. Kemudian juga pelayanan publik sudah masuk semua. Kami memang baru mengundang OPD dari Sekda sampai OPD Camat Lurah. Karena yang terlibat dalam penyusunan RPJMD dan Renstra. Nah setelah itu akan ada konsultasi publik. Untuk konsultasi publik itu juga akan melibatkan stakeholder terkait. Baik yang mungkin termasuk ibu, wanita, anak, pemuda itu juga dilibatkan disitu, keikutsertaan dalam konsultasi publik maupun nanti Musrenbang,” paparnya.

Foto : Kick Off RPJMD

Kepala Bappeda juga menambahkan bahwa permasalahan drainase pun sudah termasuk didalam penyusunan RPJMD. “Drainase pun termasuk, jadi bagaimana nanti drainase kota itu dalam kondisi baik. Targetnya kan seperti itu. Jadi nanti untuk program kegiatannya yang mendukung supaya drainase kota dalam kondisi baik itu. Itu seperti apa. Tapi ini belum final ya. Karena baru kick off, baru awal. Jadi kami kemarin baru menyampaikan konsep. Nah nanti harapannya ada masukan dari OPD yang pertama bersamaan dengan mereka menyusun renstra. Nah nanti di konsultasi publik harapannya ada masukan lagi dari stakeholder,” tambahnya.

BACA JUGA: Mahfud MD Lebih Berpeluang Dibanding Prabowo Jadi Presiden 2024

Anita juga mengatakan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi Perda. “Terus RPJMD ini nanti juga akan dibahas dengan DPRD untuk nantinya menjadi Perda. Setelah dibahas RPJMD dengan DPRD kita akan konsultasikan ke provinsi. Hasil konsultasi dengan provinsi, kembali lagi dibahas bersama DPRD untuk nantinya diparipurnakan. Kemudian kita kirimkan lagi untuk dievaluasikan ke provinsi. Hasil evaluasi itu baru nanti ditetapkan jadi Perda,” tukasnya. Sementara, Wali Kota Pekalongan Aaf menuturkan bahwa RPJMD tentu harus menyesuaikan dengan visi misi dia bersama wakilnya. Yakni Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius

Foto : Kick Off RPJMD

“Kick off RPJMD tentunya kita harus menyesuaikan dengan visi misi Saya dan Pak Salahudin. Disamping itu juga kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan yang terjadi di Kota Pekalongan sekarang. Dan yang ketiga ini bagaimana kita harus menyesuaikan dengan refocusing anggaran ya. Refocusing anggaran Kota Pekalongan pada tahun ini 52 milyar. Direfocusing keterkaitan Covid, nah ini juga yang menjadi permasalahan di kita. Bagaimana kita harus memutar otak, bagaimana kita harus bersama – sama berdiskusi untuk melakukan program sesuai tagline kita, Tahta untuk Rakyat,” lanjut Wali Kota.

Foto : Wali Kota Pekalongan Aaf bersama Sekda Sri Ruminingsih

Aaf juga menjelaskan bahwa apa saja programnya bersama Salahudin sebagai wakilnya harus bisa kembali ke rakyat. “Apapun yang kita programkan, yang kita lakukan, kebijakan kita itu adalah kembali lagi ke rakyat maupun masyarakat. Tetapi ya itu tadi kita juga harus menyesuaikan dengan tiga hal itu. Yang pertama visi misi, yang kedua situasi kondisi dan yang ketiga adalah refocusing anggaran yang luar biasa pada tahun ini. Mudah – mudahan setelah vaksinasi Covid ini bisa kembali bisa hilang dari Kota Pekalongan. Dan masyarakat dan aktivitasnya terutama tentang pembangunan – pembangunan bisa pulih sebelum ada Covid,” tandasnya. (Herdy Ramahwan/Ayu Yulia Yang)