PSBB Covid 19 Jawa Bali sangat Berdampak

0
299
Foto : Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dan Wakil Walikota Pekalongan, Aaf Arslan Djunaid

Jakarta, NAWACITAPOST – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid 19 Jawa Bali sangat berdampak. Dunia usaha memahami kebijakan pemberlakuan PSBB Jawa Bali sebagai antisipasi pengendalian dan menekan laju penularan Covid 19 yang sudah sangat mengkawatirkan. Ini semua demi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun dari sisi pengusaha kebijakan ini semakin memperpanjang kagalauan dan katidakpastian. Dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan Kegiatan masyarakat ini mirip dengan PSBB yang diperketat dengan pembatasan aktivitas berbagai aktivitas usaha. Seperti menerapkan Work From Home sebesar 75% sangat mempengaruhi sector transportasi, UMKM penjual makanan dan minuman serta transaksi BBM. Sarman Simanjorang selaku Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta pun angkat bicara pada (4/1/2021).

Foto : Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang

“Kebijakan PSBB Jawa dan Bali ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena hampir 55% penduduk Indonesia berdomisi di Pulau Jawa,hampir 60% PDB Nasional disumbang dari Jawa Bali dan sekitar 60,74% usaha/perusahaan atau sebanyak 16,2 juta berlokasi di Pulau Jawa beradasarkan sensus ekonomi 2016 dan sekitar 63,38% atau sebanyak 44,6 juta orang tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Artinya perekonomian di Jawa menjadi barometer terhadap perekonomian nasional. Jika aktivitas perekonomian di Jawa dan Bali mengalami penurunan maka dipastikan akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Berharap kepada Pemerintah. Agar selama PSBB Jawa Bali diberlakukan, daya beli masyarakat tetap terjaga karena hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh komsumsi rumah tangga,” ungkap Sarman.

Foto : Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang

Sarman pun menjelaskan lebih lanjut. “Berbagai stimulus, relaksasi dan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat agar disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Termasuk program Kartu Pra Kerja, subsidi gaji kepada pekerja dan bantuan modal kerja kepada UMKM dapat diteruskan dan diperluas untuk mampu menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Berbagai program yang ditujukan untuk meringankan beban pengusaha untuk mampu bertahan di masa pandemic ini untuk segera dilakukan evaluasi. Untuk selanjutnya dikaji efektivitas selama ini kepada pelaku usaha. Kami berharap agar berbagai stimulus dan relaksasi serta berbagai kebijakan lainnya yang telah berakhir dapat diperpanjang sampai dengan akhir tahun 2021, untuk dapat memperpanjang nafas pengusaha ditengah ketidak pastian ini,” imbuhnya.

Foto : Wakil Walikota Pekalongan Aaf Arslan Djunaid

Senada dengan Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Wakil Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid pun mengatakan ke Nawacitapost pada (14/1/2021) di kantornya. “Daerah merasakan benar mengenai dampak Covid 19. Pasti. Tapi kita do’anya mudah – mudahan Covid ini dengan datangnya vaksin sudah jauh menurun. Jadi untuk pembangunan maupun ekonomi di Kota Pekalongan pulih kembali semula. Pasti berdampak. Kita ada refocusing sekitar 30% ya kemarin. Anggaran APBD untuk Covid sekitar 30%. Masih banyak pembangunan yang tertunda. Termasuk peninggian tanggul sungai Bremi dan Meduri,” ungkapnya. Dia pun merasakan dampak di sector pariwisata khususnya Kota Pekalongan. “Wisata anjlok. Sebetulnya sudah mulai pembangunan Wisata Air di Pasir Kencana. Harapannya jadi obyek wisata pantai terbesar di Jawa Tengah. Bisa mendatangkan turis dan menanggulangi rob,” terangnya.

Foto : Wakil Walikota Pekalongan, Aaf Arslan Djunaid

Sementara Aaf panggilan akrab Wakil Walikota pun merasakan dilema dalam menerapkan aturan ketat terhadap pedagang kaki lima di tengah masa pandemic Covid 19. “Ini menjadi dilema. Karena masa pandemic banyak yang diPHK dan banyak yang dirumahkan. Akhirnya mereka jualan. Kaki lima sekarang menjadi marak. Tetapi dengan peraturan dan Undang – Undang baik itu Perwal, Perda, dan sebagainya, ada beberapa titik tidak boleh berjualan PK5. Ini yang menjadi masalah. Ekonomi masih sulit. Tetapi kita batasi atau aturan yang tidak memperbolehkan mereka berjualan di titik – titik tertentu. Ini juga menjadi masalah. Mereka pasti ngadunya ke DPR, ke Walikota dan sebagainya. Ini yang harus kita siasati supaya warga bisa mencari nafkah. Tetapi tata kota maupun Perda, Perwal dan sebagainya tetap kita pakai aturan itu,” pungkasnya. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Menkumham Yasonna Hobi Gowes Off Road, Ternyata Ada Manfaatnya