Foto : Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aa LaNyalla Mahmud Mattalitti

Jakarta, NAWACITAPOST – Diprediksi berpotensi menyalahi Undang-Undang (UU), rencana pemerintah menghapus formasi guru dari seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menuai penolakan dari elemen guru. Menyoal hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Aa LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah agar melakukan pengkajian ulang.  “Rencana penghapusan guru dari seleksi CPNS mendapat banyak penolakan dari tenaga pendidik dan guru,” ungkapnya dalam siaran persnya, pada (2/1/2021).

BACA JUGA: Artis Wanita Huru Hara Nikita Mirzani Sebut Video Wik Wik Benar Gisella Anastasia?

Papar LaNyalla, Pusat Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menolak kebijakan penghapusan formasi guru pada seleksi CPNS 2021. P2G menyebut rencana tersebut berpotensi menyalahi aturan perundang-undangan. Tepatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Karena dalam aturan itu disebutkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah untuk Perjanjian Kerja),” urainya. Dia pun berharap agar pemerintah mengajak kelompok guru berdiskusi sebelum memutuskan.

BACA JUGA: Video Mirip Gisel Tanpa Sensor Beredar Luas di Nawacitapost TV dan Beberapa Provider Lain

LaNyalla berharap kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan guru maupun tenaga pendidik. “Kita tahu salah satu cara untuk menyejahterakan guru adalah melalui rekrutmen PNS,” ungkapnya. Menurutnya, banyak guru honorer yang sudah berjasa besar di dunia pendidikan. Yang mana bertahun – tahun menunggu untuk bisa diangkat menjadi PNS. “Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Agama (Kemenag) harus duduk bersama dengan perwakilan guru,” serunya.

BACA JUGA: Din Syamsudin Nikah Lagi, Frustasi Gagal Besarkan KAMI?

Senator dari daerah pemilihan Jawa Timur pun menegaskan. Hal tersebut perlu diperhatikan agar kebijakan yang diambil juga sudah sesuai dengan aspirasi tenaga pendidik. Disebutkan, penghapusan formasi guru dari CPNS ini menyusul kebijakan pemerintah yang tidak akan menerima guru sebagai PNS. Karena dialihkan menjadi PPPK atau kontrak. Akibatnya rekrutmen guru untuk PNS ditutup. “Jika pengangkatan guru hanya dengan status PPPK maka secara berkala guru PNS juga akan berkurang. Karena secara bertahap guru – guru juga akan pensiun,” urainya.

Baca juga :  Update Real Count KPU, Suara Jokowi-Ma'ruf Naik

BACA JUGA: Awali 2021 Gowes bersama Sahabat, Yasonna Laoly Optimis Kemenkumham Mampu Pertahankan dan Tingkatkan Prestasi

P2G menyoroti soal komposisi guru saat ini yang masih kurang. Perbandingan antara guru PNS dan honorer di sekolah negeri masih tidak seimbang. Meski menyadari pemerintah memiliki keterbatasan kemampuan untuk bisa mengakomodir seluruh kebutuhan guru, namun LaNyalla meminta. Agar pemerintah benar – benar mempertimbangkan kembali rencana penghapusan rekrutmen guru dari jalur CPNS. “DPD mendapat banyak aspirasi dari guru – guru di daerah. Untuk itu kami berharap agar pemerintah memberi solusi terbaik atas harapan dan kebutuhan para guru,” pungkasnya. (OSS/Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Refleksi Tahun 2020, Yasonna Laoly Persembahkan Segudang Prestasi untuk Negeri