Foto : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat Pandapotan Silitonga

Jakarta, NAWACITAPOST – Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selalu mengupayakan membangun kesamaan persepsi BHP (Balai Harta Peninggalan) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Peningkatan peran dan dukungan Disdukcapil terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BHP sangat dibutuhkan. Tak lain guna mewujudkan sinergitas pelayanan hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa hukum terhadap masyarakat.

Foto : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat Pandapotan Silitonga

Hal tersebut merupakan tema yang diusung dalam kegiatan rapat koordinasi yang digelar BHP Semarang, pada (08/08/2018) di Yogyakarta. Daulat dalam kegiatan dimaksud berperan sebagai narasumber. Acara pembukaan diawali dengan laporan panitia penyelenggara oleh Sekretaris BHP Semarang, Hardhini Ambarwati. Disampaikan bahwa kegiatan diikuti 135 peserta. Yang mana berasal dari Ketua BPH Semarang, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan seluruh jajaran. Selain BHP, peserta juga berasal dari Kanwil Kemenkumham Jateng & DIY, Disdukcapil Jateng & DIY, Biro Tata Pemerintahan DIY dan Disdukcapil Kab/Kota se-Jawa Tengah.

Foto : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat Pandapotan Silitonga

Kemenkumham sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh BHP Semarang untuk memajukan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat dalam menciptakan kepastian hukum. Terlebih negara harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap subyek hukum. Salah satu kepentingan hukum perdata yang perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Adalah kepentingan orang – orang yang karena hukum/keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Foto : Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Daulat Pandapotan Silitonga

“Kepentingan hukum perdata dimaksud meliputi perwalian, pengampuan, warisan, wasiat, dan pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya. Pengurusan harta tak terurus berawal dari pemeriksaan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia yang akta kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil yang dilaporkan kepada BHP. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi hubungan antara BHP dengan Disdukcapil, ketiadaan laporan kematian warga dari Disdukcapil akan menyulitkan BHP dalam melakukan pelayanan hukum. Dampaknya kekuasaan wali menjadi tidak terawasi. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak anak dibawah umur yang dilakukan oleh walinya. (Ayu Yulia Yang)

Baca juga :  Sama – Sama Berdarah Nias, Hakim Tinggi Disiplin Manao Do’akan Pertambahan Usia Yasonna Laoly Diberkati Tuhan

BACA JUGA: Pilkada 2020 Tidak Signifikan Mendongkrak Konsumsi dan Pertumbuhan