Kementerian PANRB Raih Predikat Informatif dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

0
156
Foto : Wapres Ma'ruf Amin dan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji

Jakarta, NAWACITAPOST – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPANRB) mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Badan Publik Kementerian Negara dengan Kategori Informatif. Capaian ini meningkat pesat setelah dua tahun berturut – turut Kementerian PANRB mendapatkan kategori Menuju Informatif. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) tersebut diberikan secara virtual oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan diterima oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, pada (25/11/2020).

Foto : Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2020, Kementerian PANRB mendapatkan nilai 93,59. Nilai tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan atas keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB. Pada tahun 2018, nilai yang diperoleh adalah sebesar 80,20 dan pada tahun 2019 mendapatkan nilai 80,26. Peningkatan signifikan atas capaian ini menunjukkan bahwa Kementerian PANRB telah memiliki keterbukaan atas akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

BACA JUGA: Habib Rizieq Shihab Terancam Ditetapkan Tersangka, Gubernur Anies Menyusul?

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Kementerian PANRB menjadi salah satu dari 60 Badan Publik (17,43 persen). Yang mana dinilai telah melaksanakan amanat dari UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendapat kategori Informatif. Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengingatkan kembali mengenai tiga hal pokok terkait urgensi keterbukaan informasi publik. Pertama, keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Badan Publik menjadi upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik.

BACA JUGA: Tommy Sumardi Bantah Bawa Nama Azis Syamsuddin dan Kabareskrim Listyo Sigit Waktu Ketemu Napoleon

Hal ini sebagai bagian hak asasi manusia mengenai informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Hal pokok kedua adalah keterbukaan informasi publik merupakan dasar strategis dalam mewujudkan good governance. Yang mana elemen terpenting dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi dan penyelenggaranan layanan publik secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA: Ketua KPK Firli Sebut Anies Ibarat Baru Bangun

Ketiga, keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. “Dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka diharapkan masyrakat dapat terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Sehingga terwujud kebijakan publik yang tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin.

Foto : ementerian PANRB Raih Predikat Informatif dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Wapres juga meminta kepada seluruh Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk dapat memaksimalkan penggunaan seluruh kanal informasi. Tak lain untuk menyebarluaskan informasi publik yang benar. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari sebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Dan juga sekaligus membendung arus hoaks yang sering berkembang di tengah masyarakat.

BACA JUGA: Edhy Prabowo OTT, Susi Pudjiastuti Bakal Jabat Menteri KKP Lagi?

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa keluarga besar Kementerian PANRB senang dan bangga atas kerja keras. Tentu yang telah dilakukan oleh PPID Kementerian PANRB serta segenap elemen yang berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik di Kementerian PANRB. “Ini adalah penghargaan yang tertinggi. Jadi kami sangat bangga dan bersyukur atas pencapaian ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Gisella Anastasia bersama Prianya Bakal Ditetapkan Tersangka?

Meskipun demikian, dengan capaian sebagai lima besar dalam Badan Publik Kementerian Negara dengan Kategori Informatif, jangan dijadikan alasan untuk berpuas diri dan menjadi lengah. Masih ada ruang terbuka untuk melakukan perbaikan dalam memberikan kemudahan. Utamanya bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Kementerian PANRB. Dia juga terus mendorong seluruh unit kerja di Kementerian PANRB untuk terus berkolaborasi dalam menyediakan informasi serta turut mengklasifikasikan informasi – informasi mana saja. Yang mana dapat diberikan ke masyarakat dan informasi yang dikecualikan.

BACA JUGA: Artis Huru Hara Nikita Mirzani Terancam Dipenjara?

Untuk mendapatkan informasi tersebut, banyak cara yang dapat masyarakat lakukan. Seperti datang langsung ke kantor, melalui situs dan media sosial resmi Kementerian PANRB, hingga bersurat konvensional maupun elektronik. “Untuk ke depannya, kami akan mengembangkan lebih banyak penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan pemberian informasi kepada masyarakat,” tutur Atmaji.

Foto : Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji

Badan Publik Kementerian Negara dengan Kategori Informatif

  1. Kementerian Pertanian
  2. Kementerian Keuangan
  3. Kementerian Perindustrian
  4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  6. Kementerian Ketenagakerjaan
  7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  9. Kementerian Perhubungan
  10. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
  11. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  12. Kementerian Kelautan dan Perikanan
  13. Kementerian Dalam Negeri
  14. Kementerian Luar Negeri
  15. Kementerian Sekretariat Negara
  16. Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Artis Wanita Huru Hara Nikita Mirzani Sebut Video Wik Wik Benar Gisella Anastasia?