Kementerian PANRB Dorong Penerapan SPBE Jangkau Daerah

0
103
Foto : Kementerian PANRB Dorong Penerapan SPBE Jangkau Daerah

Jakarta, NAWACITAPOST – Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi pemerintah terus didorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No.59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Kegiatan yang telah dilakukan selama dua hari juga dimaksudkan agar dapat mendorong pemerintah di daerah mengimplementasikan SPBE pada wilayahnya masing – masing. Demikian sebagai bentuk menjangkau daerah.

Foto : Kementerian PANRB Dorong Penerapan SPBE Jangkau Daerah

Kepala bidang Pengelolaan Sistem Informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yeni Indah Susanti sebagai pembicara dalam acara tersebut menjelaskan. Tugas Kemendagri sesuai Perpres No. 95/2018 tentang SPBE adalah memiliki tugas mengkoordinasikan proses bisnis dan penerapan SPBE pemerintah daerah. Melalui penerapan SPBE di daerah diharapkan birokrasi berkinerja tinggi, integratif, transparan, dinamis, dan inovatif.

BACA JUGA: Kepala Daerah Tolak Omnibus Law, Mau Terus Korupsi dan Pungli?

Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan dapat mempunyai pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses. Melalui penerapan SPBE juga diharapkan melahirkan inovasi TIK yang efektif, efisien dan terintegrasi.

BACA JUGA: Habib Rizieq Siap Bertarung dengan Ahok untuk DKI 1, Anies Kemana?

Selain itu diharapkan SDM memiliki jiwa kepemimpinan dan kolaboratif, inovatif, dan kompetensi. “Tim koordinasi SPBE Pemda terdiri atas Sekretaris Daerah. Yang mana bertugas mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE Pemda, dengan penanggung jawab kepala daerah,” kata Yeni.

BACA JUGA: Cantik Mempesona Istri Mensos Juliari Bak Bidadari Suka Berbagi

Berdasarkan data yang diperoleh, indeks SPBE Daerah tahun 2018 adalah 1,87 dari target 2,6 (Baik). Untuk itu, diharapkan dengan evaluasi SPBE yang dilakukan secara rutin oleh Kementerian PANRB dapat meningkatkan indeks penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah. Terlebih dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menunjang infrastruktur dan adanya aplikasi berbagai pakai.

BACA JUGA: Prabowo Subianto Tidak Butuh Habib Rizieq Lagi?

Lebih lanjut dikatakan. Adapun permasalahan umum dalam penerapan SPBE di daerah. Diantaranya adalah sistem yang dibangun belum berdasarkan tugas dan fungsi, banyak sistem tidak terpadu dan terintegrasi, data masih berpencar  – pencar di masing – masing wali data dan belum ada standar pengelolaan data serta sistem yang baik.

BACA JUGA: Terima Kasih Tuhan, Yasonna Ucap Syukur Dianugerahkan Tanda Kehormatan dari Jokowi

Sementara itu, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggono menyampaikan. Bahwa terdapat beberapa aspek dalam penerapan SPBE di instansi pemerintah. Yakni jaringan internet, pusat data, analisa, platform dan aplikasi serta keamanan informasi. Seluruh aspek tersebut juga harus didukung dengan kompetensi sumber daya manusia, teknologi 4.0 dan tata kelola yang baik yang dibarengi dengan pelaksanaan audit.

BACA JUGA: Juliari P. Batubara Berprestasi Kala Besar, Kecilnya Nakal

Pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Clearance dari Kementerian/Lembaga atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Tahun Anggaran 2021. Yang mana merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunana/Bappenas.

BACA JUGA: Kasus Bermunculan, Selangkah Lagi Habib Rizieq Tersangka Lagi?

“Dengan demikian di tahun 2021 diharapkan Kementerian/Lembaga dan Pemda seluruh belanja server walau satu unit server storage atau perangkat data center harus persetujuan dari Kominfo. Begitu pun aplikasi harus mendapat clearance. Sehingga tidak bisa lagi bisa belanja aplikasi umum,” ucap Bambang.

BACA JUGA: Viral Berita Kasus Korupsi Masa Bupati Idealisman Dachi

Menutup kegiatan tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB T. Eddy Syahputra menyampaikan. Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 merupakan kebijakan yang memperbaharui kebijakan yang lama tentang pelaksanaan evaluasi SPBE. “Beberapa tambahan indikator penilaian menjadi tantangan kita bersama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di instansi masing-masing,” katanya.

Foto : Kementerian PANRB Dorong Penerapan SPBE Jangkau Daerah

Sambung Eddy, “Dengan mempelajari materi yang disampaikan oleh para narasumber dan dibarengi dengan memahami substansi pengaturan dan pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dalam PermenPANRB No. 59/2020 dengan baik, maka kita dapat menyusun strategi. Sehingga pelaksanaan evaluasi SPBE tahun 2021 dapat berjalan dengan baik dan lancar.” (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Lonte Lebih Mulia Ketimbang Habib Rizieq Shihab?