Kakanwil Bali Jamaruli Manihuruk Galakkan Pos Layanan Hukum Desa Kemenkumham

0
129
Foto : Kakanwil Bali Jamaruli Manihuruk

Jakarta, NAWACITAPOST – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Jamaruli Manihuruk menggalakkan Pos Layanan Hukum Desa. Khususnya dalam rangka HUT (Hari Ulang Tahun) Dharma Karyadhika. Kakanwil Jamaruli memang merencanakan bahwa Kanwil Kemenkumham Bali untuk membuka Pos Layanan Hukum di setiap desa yang ada di Provinsi Bali. Begitu juga akan dibuka Pos Pelayanan Hukum minimal di satu desa untuk setiap kecamatan.

Foto : Kakanwil Bali Jamaruli Manihuruk bersama Gubernur Bali Koaster

“Untuk tahap awal sampai 30 Juni 2020 diharapkan sudah terdapat 16 Pos Layanan Hukum di desa,” ujar Jamaruli Manihuruk pada 16 Juni 2020. Pos Pelayanan Hukum ini akan berguna untuk memberikan layanan berupa informasi hukum, tindak lanjut dari setiap permasalahan yang bisa ditangani oleh para Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang ada di setiap Pos Layanan Hukum.

BACA JUGA: Polri Bersinergi dengan Pemerintah, SKCK Pelajar Berdemo Tidak Diterbitkan

“Kanwil memiliki Penyuluh Hukum dan PK Bapas yang akan berkolaborasi memberikan penyuluhan di masing-masing pos, guna membantu masyarakat desa agar mengerti tentang perkembangan informasi hukum, dan mengerti akan hak dan kewajibannya,” imbuh Jamaruli.

BACA JUGA: Anies, Mantan Rektor Anjurkan Berdemo

Kakanwil Jamaruli Manihuruk juga menyampaikan harapan agar Kanwil Kemenkumham Bali bisa disertakan di MPP untuk melakukan pelayanan keimigrasian. Hal itu bertujuan agar urusan keimigrasian khususnya paspor bisa terlayani tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi Denpasar ataupun Kantor Imigrasi Singaraja yang jaraknya cukup jauh.

Foto : Kegiatan Kanwil Kemenkumham Bali

“MPP yang salah satunya ditempati oleh imigrasi untuk pelayanan paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Itu bisa menjadi solusi untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pembuatan paspor,” ungkap Jamaruli. Disisi lain, tidak menutup kemungkinan bagi pejabat – pejabat Imigrasi bergabung di dalam Pos Layanan Hukum. Sehingga jika terdapat permasalahan keimigrasian di masyarakat dapat segera teratasi.

BACA JUGA: Yasonna Laoly Bangga Produk Narapidana, Diminta Daftarkan ke Ditjen HKI

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan. Apresiasi dan dukungan terhadap perwujudan dan peresmian Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Desa (Posyankumhamdes) di sejumlah desa di Bali. Sebanyak 121 Posyankumhamdes se-Bali diresmikan secara serentak oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar, pada 21 Juli 2020.

BACA JUGA: Rizal Ramli Adu Domba Polri dan TNI?

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan. Bali yang terbagi dalam wilayah 8 kabupaten dan 1 kota, terdiri atas 57 kecamatan dan 635 desa, sangat tepat sebagai objek pelaksanaan program pengembangan Pos Layanan Hukum dan HAM desa, karena kesadaran hukum masyarakat Bali tergolong sangat tinggi. “Menurut saya ini program yang sangat bagus, satu terobosan di bidang hukum untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum, sekaligus juga untuk membangun budaya hukum di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Kelabui Publik, Pura – Pura Setuju Omnibus Law?

Lebih jauh dijelaskannya, Bali sebagai satu daerah tujuan wisata dunia sangat erat kaitannya dengan hukum. Bali menjadi magnet bagi para wisatawan yang tak hanya untuk menikmati keindahan alam, namun juga di satu sisi menjadi peluang bagi para wisatawan untuk melakukan kegiatan – kegiatan di luar konteks kepariwisataan. Hal tersebut bisa saja mendatangkan manfaat, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat akan kerja sama yang dibangun bersama para wisatawan, akhirnya menjadi kerugian bagi kepentingan umum.

Foto : Kakanwil Bali Jamaruli Manihuruk

“Tak dipungkiri ada praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh para wisatawan. Dengan adanya program ini, nanti kita tertibkan bersama-sama, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebagai penegakan kewibawaan hukum di negara kita. Kita tidak boleh membiarkan Bali ini terlalu toleran yang pada akhirnya merusak tatanan dan merugikan negara,” ungkap Gubernur Koaster.

BACA JUGA: Idealisman Dachi Diduga Melanggar Hukum Kepemilikan Dua Mobil Dinas

Sementara, Menkumham Yasonna H. Laoly menyebutkan. Di masa merebaknya pandemi Covid 19 telah memunculkan berbagai macam masalah. Baik ekonomi maupun sosial yang bisa menjadi masalah hukum di masyarakat terutama di desa-desa. Mengantisipasi dan merespons potensi timbulnya masalah hukum menuju Bali Era Baru di masyarakat desa, diperlukan Pos Layanan Hukum di tingkat kecamatan atau desa. Yang mana masyarakat yang memiliki masalah hukum dapat segera mengadukan masalahnya.

BACA JUGA: Penetapan UMP 2021 Tetap Memakai Formula Kenaikan 0%

“Adanya Pos Layanan Hukum di tingkat desa akan membantu memberikan akses layanan hukum secara cepat bagi masyarakat desa,” ujar Yasonna. Lebih jauh dijelaskannya bahwa Posyankumhamdes ini memberikan layanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum gratis, pengaduan masyarakat, bantuan hukum gratis, asistensi pendaftaran kekayaan intelektual, asistensi pendaftaran administrasi hukum umum/pengawasan orang asing dan pembimbingan kemasyarakatan.

BACA JUGA: Yasonna bersama Kemenkumham Peduli CPNS Transparan, Libatkan Pusat dan Daerah

Di samping petugas penyuluh hukum dan PK Bapas, Posyankumhamdes ini juga akan didampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi di Kemenkumham jika permasalahan hukum tersebut harus lanjut ke litigasi. Selain itu, Posyankumhamdes juga akan terhubung dengan Posyankomas di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Lapas atau Rutan maupun Kantor Imigrasi di Bali.

Foto : Kakanwil Bali Jamaruli Manihuruk bersama Gubernur Bali Koaster dan Menkumham Yasonna

“Jika ada pengaduan masyarakat, maka Posyankumhamdes ini akan meneruskan ke Pos Yankomas di UPT untuk diverifikasi mengenai dugaan pelanggaran HAM. Jika ada dugaan, maka akan dilakukan Layanan Komunikasi Masyarakat yakni mediasi oleh Kanwil Kemenkumham,” ujar Yasonna. Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk menambahkan. Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa ini merupakan layanan Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di desa. Diharapkan semua desa yang memiliki Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa akan menjadi Desa Sadar Hukum. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?