Korban Covid 19 DKI Jakarta Meningkat, Anies Tidak Ada Konsep?

Jakarta, NAWACITAPOST – Update sehari sebelumnya, 19 September 2020, pasien Covid 19 di Indonesia, khususnya DKI Jakarta bertambah 4 ribuan orang. DKI Jakarta kembali menjadi penyumbang pasien positif Covid 19 paling banyak, yakni 988 orang. Dirasa pandemi Covid 19 belum berakhir. Lantaran korban semakin meningkat. Baik untuk korban terinfeksi dan meninggal akibat Covid 19. Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan pada 1 September 2020 mengatakan. Peningkatan angka penderita Covid 19 di Jakarta sepanjang bulan Agustus 2020 seharusnya menjadi peringatan keras atau lampu merah. Terutama bagi buruknya kinerja pemprov (pemerintah provinsi) Jakarta, khususnya Gubernur Anies Baswedan. Selama ini memang kinerja pemprov Jakarta adalah yang terburuk di Indonesia dalam menangani kasus Covid 19. Aparat pemprov Jakarta hanya bisa bertahan 1 minggu saja pada pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di lapangan. Tidak perlu berwacana soal jalur sepeda di jalan tol. Karena dianggap tidak penting sama sekali. Anies harus konsentrasi penuh dan memprioritaskan penanganan Covid 19 untuk DKI Jakarta. Gubernur Anies juga harus mencabut kebijakan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di Jakarta. Mengawasi dan menegakan secara tegas pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan protokol kesehatan. Bahkan, Kris Budihardjo sebagai aktivis sosial politik menegaskan pada 17 September 2020. Sepertinya Gubernur Anies tidak ada konsep.

BACA JUGA: Trend Cerai Rujuk Kalangan Artis, Kacamata Hukum?

Foto : Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Gubernur Anies terlihat belum melibatkan masyarakat secara maksimal. Justru menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) no 79 tahun 2020 yang mendenda seseorang tidak menggunakan masker yang mana sedang minum sendirian didalam mobil di Jakarta Timur. Berupa kerja sosial selama 60 menit. Mengherankan memang. Tak lain dalam menangani Covid 19. Masyarakat belum menjadi subyek namun masih menjadi obyek. Seolah pemerintah daerah (pemda) merasa tersendiri, kuasa dan bisa sendiri. Melupakan bahwasanya penentu penyebaran adalah masyarakat. Banyak organisasi masyarakat (ormas) yang concern kesana. Tapi tidak diwadahi dengan baik. Terutama oleh pemda seperti Gubernur, Bupati, Walikota dan sebagainya. Tidak sedikitpun menyinggung peran serta masyarakat. Apalagi mengkoordinasikan gerakan masyarakat. Padahal ada bagian RT dan RW didalam masyarakat yang bisa dilibatkan dibantu ormas. Semestinya didayagunakan secara tepat dan bijak. Sebab terlihat kini banyak ditangani oleh pemerintah pusat (pempus). Data pun tidak dipahami. Pengumuman tidak adanya rumah sakit misalnya. Nyatanya rumah sakit ada. Disayangkan juga Sekretaris Daerah Saefullah merupakan salah satu korban Covid 19. Bisa jadi terjadi interaksi yang cukup luas. Peran masyarakat harus dioptimalkan. Kementerian yang tepat mengkoordinasikan giat masyarakat untuk minimalisir penyebaran Covid 19. Belum ada kementerian satu pun mengkoordinasikan peran serta masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa berperan kegiatan medisnya. Harus menangani kekurangan APD (Alat Pelindung Diri), dokter, keselamatan, penanganan pasien dan membuat narasi yang tepat. Terutama menghindar dari ketertularan. Jangan sampai tidak pro aktif dalam menggerakkan peran serta masyarakat.

BACA JUGA: 4 Pasangan Bacakada Kepulauan Nias Membunuh sebelum Berkuasa?

Foto : Aktivis Sosial Politik Kris Budihardjo bersama Presiden Jokowi

Diharapkan dirasa yang bisa menggerakan atau mengkoordinasi adalah Kementerian Sosial (Kemensos) yang kini dipimpin oleh Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara. Yakni dengan membangun kesetiakawanan sosial dalam menangani kasus Covid 19. Menteri bukan hanya membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menteri adalah pemimpin di bidangnya. Mensos adalah pemimpin dalam sektor sosial didalam kemasyarakatan. Mampu memfasilitasi konsultasi peran serta masyarakat. Ada arah namun dinilai belum konkrit. Ingin melihat perkembangan lebih lanjut. Kunci adalah masyarakat termasuk apapun aturan pemerintah. Artinya tidak ada kesadaran nasional bahaya wabah Covid 19. Jangan ada ego sektoral dalam kepemerintahan. Tidak ada pula politisasi program. Harus murni untuk masyarakat. Sebab peran masyarakat adalah digerakkan oleh masyarakat sendiri. Ormas sangat berpengaruh. Ormas berada dalam lingkup Kemensos. Bahkan ada ribuan yayasan didalam lingkupnya. Dipadukan dalam satu narasi yang sama. Jangan banyak tim tidak jelas. Namun diperkuat adalah institusi yang menangani untuk koordinasi. Lantaran terlihat belum serasi dan selaras. Sehingga Jokowi harus turun tangan. Gubernur Anies tidak memiliki konsep yang jelas dan terintegrasi. Sehingga membuat bingung masyarakat. Harus ada SOP yang dilakukan secara baku. Narasi kampanye pun dilakukan secara baku. Ada deklarasi difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Padahal deklarasi bisa menjadikan klaster Covid 19. Sinyal tidak baik di DKI Jakarta. Bahwasanya begitu bebasnya di DKI Jakarta. Dianggap PSBB sudah tidak ada. Kemudian ada PSBB baru lagi 14 September 2020. Demikian memang anggapan yang ada di masyarakat. Hanya saja aturan ketentuannya yang berbeda – beda. Ada transisi, rem, rem blong dan sebagainya. Dalam soal permainan kata, mungkin Gubernur Anies terbaik didunia. Tetapi konsistensi narasinya yang kurang dipahami oleh masyarakat. Dianggap bernuansa politik. Selama ini tidak ada konsep yang jelas di DKI Jakarta. Tidak ada juklak juknis yang tepat. Sebenarnya bisa dijadikan contoh adalah Jawa Tengah. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

https://www.youtube.com/watch?v=S-v0vX8qPdk&feature=youtu.be