Libatkan Tim Independen, Kebakaran Kejagung Pidana atau Korupsi?

0
397
Foto : Kebakaran Kantor Kejagung

Jakarta, NAWACITAPOST – Belum lama kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) dilahap jago merah. Namun, dugaan sementara muncul kini di permukaan ada unsur pidana. Kesimpulan didasarkan hasil penyelidikan tim kepolisian. Terutama atas temuan di tempat lokasi kejadian dan pemeriksaan terhadap 131 orang saksi. Adalah petugas kebersihan, office boy, pegawai Kejagung, sejumlah jaksa, serta sejumlah ahli kebakaran dan pidana. Adapun barang bukti yang diamankan adalah CVR kamera pengawas (CCTV), abu arang sisa kebakaran, potongan kayu sisa kebakaran, beberapa botol plastik berisi cairan dan dirigen berisi cairan. Barang bukti lainnya adalah kaleng bekas lem, kabel atau instalasi listrik, minyak pembersih. Kabareskrim Polri, Listyo Sigit Pramono menyebutkan pada press conference pada Kamis, 17 September 2020. Penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Disampaikannya usai menggelar gelar perkara bersama sejumlah pejabat Kejagung. Puslabfor menyimpulkan. Sumber si jago merah bukan karena hubungan arus pendek. Namun diduga karena open flame atau nyala jago merah terbuka. Jago merah muncul dari lantai enam gedung Kejagung. Yaitu ruang rapat biro kepegawaian dan kemudian menjalar ke ruangan dan lantai lain. Yang dipercepat terjadi karena adanya akseleran pada lapisan luar di gedung. Ada beberapa cairan yang mengandung senyawa hidro karbon. Kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar.

BACA JUGA: 4 Pasangan Bacakada Kepulauan Nias Membunuh sebelum Berkuasa?

Foto : Kabareskrim Komjend Listyo Sigit Pramono Press Conference

Kebakaran gedung Kejagung sempat menimbulkan spekulasi di masyarakat. Mengaitkan dugaan keterlibatan seorang jaksa dalam eksekusi kasus korupsi Djoko Tjandra. Tuduhan dibantah Kejagung dan sejumlah pejabat terkait. Kemudian meminta masyarakat tidak berspekulasi atas penyebab kebakaran. Dalam berbagai kesempatan, otoritas Kejagung menyatakan. Berkas – berkas penting seperti berkas perkara Djoko Tjandra tidak ikut terbakar. Lantas pihak kepolisian dan Kejagung sepakat meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait kebakaran. Tak lain dengan dugaan Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Pihaknya mengapresiasi hasil penyelidikan kepolisian yang mengungkap ada unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejagung. Sejak awal Kejagung bersungguh – sungguh mengungkap peristiwa kebakaran. Pihaknya selalu bekerja sama dengan polisi. Membuat terang satu peristiwa pidana. Menemukan tersangka dan bukti – bukti yang terkait dengan peristiwa pidana. Kepolisian mendapati. Ada beberapa tukang dan orang – orang yang berada di lantai enam ruang biro kepegawaian yang sedang melakukan kegiatan renovasi. Tim puslabfor juga mendapati fakta. Ada saksi yang mengetahui dan berusaha memadamkan kebakaran. Namun tidak terdukung oleh infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Sehingga kemudian jago merah semakin membesar. Ketika jago merah makin membesar, pihak Kejagung meminta pertolongan tim pemadaman kebakaran. Lalu, berhasil dipadamkan setelah dilakukan pemadaman selama berjam – jam.

BACA JUGA: Korban Janji Palsu Program Pendidikan Gratis di Nias Selatan Tidak Jelas

Foto : Pengamat hukum RM. Tito Hananta Kusuma, SH, MM

Pengamat hukum RM. Tito Hananta Kusuma, SH, MM pun turut berkomentar pada 19 September 2020. Publik sepertinya merespon positif yang disampaikan oleh Kabareskrim Polri Listyo Sigit Pramono. Bahwasanya diduga ada unsur tindak pidana. Sangat wajar publik menduga dan dibenarkan Bareskrim. Merupakan hal positif. Berharap bisa membuka penyelidikan dan penyidikan secara transparan. Mengusulkan agar Kabareskrim mengundang tim independen. Tak lain untuk ikut memantau proses penyelidikan dan penyidikan. Mekanisme tim independen sudah pernah dilakukan pada kasus lainnya. Seperti kasus alm. Munir. Tokoh – tokoh yang kredible perlu dilibatkan. Diantaranya Usman Hamid Direktur Amnesti Internasional, Haris Azhar dari Direktur Eksekutif Lokataru, Boyamin Saiman sebagai Tokoh MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia), Muchtar Arifin selaku mantan Wakil Jaksa Agung yang kini jadi Ketua Perhimpunan Pensiun Jaksa Seluruh Indonesia dan Bhatara Ibnu Reza sebagai anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (RI). Kasus menyangkut lembaga kejaksaan. Perlu ada tokoh independen dan publik dilibatkan. Agar publik bisa percaya bahwa benar transparan prosesnya. Tokoh kejaksaan memiliki pengalaman yang luas di bidang investigasi. Kemudian sinergi pakar hukum, akademisi hukum dan sebagainya. Terutama ancaman pidana kebakaran perlu diterangkan dan diulas. Oleh karena adanya kerugian negara terhadap gedung Kejagung yang juga adalah cagar budaya. Bisa juga dimasukkan kategori korupsi. Sebab ada kerugian negara dan unsur melawan hukum kesengajaan membakar. Sehingga perlu dikaji banyak pihak. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?