Jakarta, NAWACITAPOST – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna terus menggalakkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).Memang terus berupaya konsisten. Sehingga mendeklarasikan zona integritas WBK WBBM belum lama di 520 satuan kerja (satker) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Deklarasi merupakan bagian dari konsistensi dalam meningkatkan layanan publik tanpa korupsi. Yasonna terus bergeming menyelaraskan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Yasonna selalu berusaha mengedepankan tiga sektor prioritas. Yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi. Dijelaskan oleh Yasonna dalam pertemuan dengan Nawacitapost.

Foto : Menkumham Yasonna

Yasonna berkomitmen untuk terus mengevaluasi WBK WBBM. Terlebih pada tiap lapas (lembaga pemasyarakatan) yang sudah menjalankan. Ada proses verifikasi yang pula dilakukan. Telah disediakan pula untuk UPT masyarakat. Masyarakat diberikan form penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan. Nanti akan disimpan, dikumpulkan dan dihitung. Ada opsi seperti sangat puas, puas, tidak puas dan sangat tidak puas. Tentunya tidak bisa direkayasa, digunakan elektronik dan IT. Yang menilai adalah tim independen, termasuk Kemenpan dan BKN. Tahun lalu, sudah memperoleh 43 UPT yang WBK WBBM. Tahun 2020 ditargetkan kuantitasnya mencapai 100 UPT WBK WBBM. Contohnya ada di kantor imigrasi yang ada di Medan, sudah WBBM. Masuk ke dalam serasa ada di bank. Setiap yang masuk akan dapat notifikasi SMS blast. Sistem online yang sudah dirancang sedemikian canggih. Sudah bergerak jauh. Meskipun memang tuntutan masyarakat juga semakin tinggi. (Ayu Yulia Yang)