Cara Memakzulkan Presiden, Cukup Seperti Ini!

0
2055
Foto : Daftar Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dari periode ke periode

Jakarta, NAWACITAPOST – Bisa saja sebagai rakyat atau masyarakat khususnya Indonesia memakzulkan Presiden. Memakzulkan sering disebut pula melengserkan atau menjatuhkan atau menurunkan atau memberhentikan atau impeachment. Ada beberapa acara. Berikut cara memakzulkan Presiden.

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?

Foto : Daftar Nama Presiden Indonesia

Istilah Impeachment dan pemberhentian Presiden merupakan hal yang berbeda. Impeachment hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukannya pemberhentian. Terutama bagi seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dikatakan kemungkinan lantaran proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Sudah Dibuka, Ayo Daftar!

Foto : Daftar Nama Presiden Indonesia

Impeachment berasal dari kata impeach yang dalam bahasa Inggris sinonim dengan kata accuse atau charge. Berarti menuduh atau mendakwa. Berdasarkan Pasal 7A, 7B, dan 24C ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), ada beberapa pejabat yang dapat diimpeach. Adalah Presiden, Wakil Presiden atau keduanya. Impeachment bisa dilihat dengan dua hal. Yaitu melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pelanggaran hukum dimaksud yaitu penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat dan perbuatan tercela.

BACA JUGA: Kuliah Ikatan Kedinasan Poltekip Poltekim Kemenkumham Segera Dibuka, Buruan Persiapkan Diri dan Daftar!

Foto : Daftar Nama Presiden Indonesia

Impeachment Presiden pun sudah tertera dalam Pasal 7A, 7B dan 24C pada perubahan ketiga pada 10 November 2001.

BACA JUGA: Yasonna Sembari Lantik Pejabat Eselon II Kemenkumham, Ajak Sukseskan New Normal

Foto : Daftar Nama Presiden Indonesia

Pasal 7A

Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatanny. Yakni oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

BACA JUGA: 67 Tahun Yasonna Laoly : Bermakna, Berkesan dan Berpesan bagi Semua. Berikut Testimoni Para Tokoh !

Foto : Daftar Nama Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 7B

1. Usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Usulan diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Tak lain untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahwasanya Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Bisa pula pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Bisa jugatelah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir. Yakni dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil – adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyelenggarakan sidang paripurna. Tak lain untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang. Yaitu untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima usul.7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang mana dihadiri oleh sekurang kurangnya 3/4 dari jumlah anggota. Disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Tentu setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Tepatnya di dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

BACA JUGA: Yasonna, Wajah Nias Batak, Ayahnya Pernah Dagang Minyak Goreng

Foto : Daftar Nama Presiden

Pasal 24C

  1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
  3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
  4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
  5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
  6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

BACA JUGA: 5 Tahun Belum Ada Kejelasan dari Polda Metro Jaya, Sengketa Penarikan Uang Tanpa Sepengetahuan Pemilik Rekening oleh PT. BPR Olympindo Sejahtera

Foto : Daftar Nama Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

Kalau dilihat dari prosesnya, sangat tidak mudah ya untuk memakzulkan Presiden. Tentu harus melakukan impeachment terlebih dahulu. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Gunung Sitoli Sandang Status Kota Non Miskin, Pantaskah?