Ibukota Negara RI Segera Pindah, Raih Peluang Bisnis Lebih Awal

0
393
Foto : Suyanto, Kepala Disdukcapil PPU, Kaltim

Jakarta, NAWACITAPOST – Ibukota Negara Indonesia, DKI Jakarta akan segera pindah ke Kalimantan. Dipastikan akan pindah beberapa tahun mendatang. Warga Ibukota DKI Jakarta lantas berbondong – bondong mengurus surat pindah. Tentu penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), diprediksi semakin bertambah.  Demikian prediksi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Penajam Paser Utara Suyanto pada Rabu 27 Mei 2020. Memprediksi jumlah penduduk pendatang usai Hari Raya Idul Fitri akan mencapai lebih kurang 400 sampai 500 orang. Lebih banyak dibanding pada awal Tahun 2020 sekitar 300 orang. Sepertinya warga ibukota sengaja ingin meraih peluang bisnis lebih awal.

BACA JUGA: 67 Tahun Yasonna Laoly : Bermakna, Berkesan dan Berpesan bagi Semua. Berikut Testimoni Para Tokoh !

Foto : Presiden Jokowi umumkan Ibukota Negara Indonesia, DKI Jakarta, akan pindah ke Kalimantan

Jumlah warga pendatang yang membawa surat pindah resmi ke Kabupaten Penajam Paser Utara cukup banyak. Pihaknya mencatat penduduk pendatang yang mengurus surat pindah masuk ke Kabupaten Penajam Paser Utara sekitar 50 orang per hari. Bahkan, memprediksi jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2022 bakal mendekati angka 200.000 jiwa. Lonjakan arus urbanisasi, diduga karena dipengaruhi rencana pemindahan ibukota ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pihaknya terus berkoordinasi dengan camat, lurah dan kepala desa. Pasalnya kedatangan warga pendatang ke Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bisa dibendung.

BACA JUGA: Yasonna, Wajah Nias Batak, Ayahnya Pernah Dagang Minyak Goreng

Foto : Ilustrasi warga DKI Jakarta

Sejak ditetapkan sebagai calon wilayah Ibu Kota Negara Indonesia yang baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daya tarik tersendiri. Terutama bagi warga pendatang dari berbagai daerah. Pihaknya sudah mempersiapkan blanko kartu tanda penduduk atau KTP elektronik menghadapi lonjakan arus urbanisasi. (Ayu Yulia Yang)

BACA JUGA: Bukan Saatnya Lagi, Takut dan Khawatir akan Rampok?