Endorse Kosmetik Ilegal, Via Valen Diperiksa Polda Jatim

0
54

Surabaya NAWACITA – Sejumlah artis yang menjadi endorse produk kosmetika merek DSC (Derma Skin Care) Beauty mulai dipanggil polisi untuk diperiksa sebagai saksi. Pasalnya, produk kosmetik dari Kediri itu dinyatakan ilegal dan tidak terdaftar di BPOM.

Via Vallen penyanyi dangdut, salah satunya. Via pun memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Kamis (20/12).

Pantauan media, penyanyi asal Sidoarjo ini datang sekitar pukul 11.35 WIB dengan mobil warna putih dan mengenakan hijab warna hitam menuju ke ruang penyidik.

Penyanyi single Asian Games 2018 tersebut tampak irit bicara kepada awak media. Dia hanya menjelaskan kondisinya saat menjalani pemeriksaan dan keberangkatannya dari Ibu Kota.

“Alhamdulillah, saya berangkat dari Jakarta pukul 10,” kata Via singkat sebelum masuk ke ruang penyidik.

Sebelum Via, menurut keterangan Wakil Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman Asmara, polisi juga memeriksa Nella Kharisma pada Selasa (18/12) lalu.

“Salah satunya yang sudah datang itu Nella Kharisma. Hari ini Via Vallen, kita siapkan waktu,” ujarnya.

Arman menjelaskan, selain dua artis dangdut ini, penyidik juga sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap beberapa artis yang menjadi endorse produk kosmetik ilegal dan akan datang di awal Januari.

Arman mengaku, pertanyaan yang akan diajukan kepada perempuan yang terkenal dengan lagu “Sayang” ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dipertanyakan kepada Nella Kharisma.

Selain dua pedangdut Via Vallen dan Nella Kharisma, ada empat artis lainnya yang menjadi endorse produk kosmetik ilegal dengan merek DSC Beauty. Mereka berinisial NR, MP, DJB dan DK.

Pada kasus ini, Polisi mengamankan satu tersangka berinisial KIL. Selama dua tahun, tersangka memproduksi kosmetik menggunakan bahan untuk campuran dari sejumlah merek terkenal, antara lain Marcks Beauty Powder, Mustika Ratu, Sabun Papaya, Vivo Lotion, Vasseline, Sriti dan lain-lain.

Tersangka KIL juga menjual produknya dengan banderol mulai dari Rp350.000 hingga Rp500.000 per paketnya. Dalam sebulan, tersangka mampu menjual sebanyak 750 paket dengan wilayah penjualan mulai dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Medan dan Makassar.

Dalam perkara ini, tersangka dijerat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

Tinggalkan Balasan