DPR Minta Pemerintah Jalankan UU Terorisme Basmi Gerakan KKB Papua

0
112
Kelompok kriminal bersenjata di Papua. (Foto: Tribun)

Jakarta, NAWACITA- Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan bawah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah kelompok separatis yang harus ditindak tegas oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh wakil Ketua Komisi I DPR Satya W Yudha. Menurutnya kelompok ini sudah jelas ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“UU Teroris bisa dijalankan untuk menindak KKB. Mereka bukan kriminal lagi melainkan separatis yang mengganggu keutuhan RI,” kata Satya saat dihubungi, Jumat (14/12).

KKB sudah bisa dikategorikan sebagai kelompok terorisme yang harus diselesaikan dan dituntaskan oleh militer yang domainya TNI.

“Tindakan mereka sudah melebihi terorisme karena bertujuan memisahkan diri dari NKRI. Pemerintah harus tegas menyebut mereka sebagai kelompok separatis sehingga TNI bisa masuk,” kata ia.

Dia menilai ketika disebut gerakan separatis maka TNI bisa langsung bertindak karena tugas institusi tersebut menjaga kedaulatan NKRI dari ancaman kelompok separatis.

“Maka TNI bisa masuk, tidak perlu gunakan UU terorisme sudah bisa,” kata politikus Golkar ini.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menilai KKB di Papua sudah tepat dikatakan sebagai kelompok teroris sehingga dalam memberantasnya sepatutnya melibatkan TNI dengan payung hukum UU Antiterorisme.

Dia mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Pahun 2018 tentang Perubahan UU Terorisme yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme.

Menurut dia dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, peran TNI dalam memberantas terorisme ini dimasukkan ke dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

 

 

(Red: Martin, sumber TS)

Tinggalkan Balasan