Makassar, NAWACITAPOST.COM - Guna memacu optimalisasi kinerja tahun 2023, Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) bekali SDM Unit Pelaksana teknis di Kabupaten/Kota dengan materi kompetensi teknis dalam bentuk Workshop Penerapan Manajemen Risiko , pra rekonsiliasi laporan keuangan semester II TA 2022, Analisis Kebutuhan anggaran sarana dan prasarana upt tahun 2024, dan Rapat kerja teknis pemasyarakatan yang berlangsung di di Hotel Claro Makassar, Rabu (18/01).
Baca Juga: Rakernis Pemasyarakatan, Wujudkan Kemenkumham Sulsel Semakin PASTI dan BERAKHLAK
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Heni Yuwono, saat membuka acara mengatakan, Kegiatan yang diselenggarakan Kanwil Sulsel menunjukan terobosan tata nilai PASTI di poin Sinergitas.
Heni mengapresiasi kepemimpinan kolektif kolegial yang diterapkan Liberti Sitinjak selaku Kakanwil Sulsel. "Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Inilah bukti implementasi Sinergita yang telah dilakukan di Sulsel," ujar Heni.
Heni mengingatkan arahan Menkumham bahwa Kemenkumham konsisten mendapatkan WTP. Untuk itu, Heni meminta peran serta kinerja pegawai Kanwil untuk mengoptimalkan serapan anggaran.
Sementara itu, Kakanwil Sulsel Liberti Sitinjak mengatakan ,kepemimpinan yang telah dijalankan selama ini yaitu kolektif kolegial sesuai jargon Kemenkumham sinergi. "Melalui jargon Sinergitas inilah beberapa kegiatan Divisi dilakukan secara bersama sama," kata Liberti.
Lanjut Liberti memberi apresiasi pada seluruh jajaran UPT, berkontribusi mengantarkan Kanwil Susel menjadi juara 1 serapan anggaran 99,61 % tahun 2022.
Tahun lalu telah dibentuk tim 9 dalam upaya percepatan penyerapan anggaran sehingga setiap bulan dilakukan evaluasi apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Lalu berkembang menjadi Tim Coach 42 sesuai dengan DIPA yang ditangani yaitu 42 DIPA. "Inilah kami lakukan untuk mempertahankan nomor 1 serapan anggaran. Inilah prestasi kita." pinta Liberti.
-
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi Indah Rahayu Ningsih, selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam laporannya merinci tujuan semua empat kegiatan gabungan divisi yaitu: 1)Pra Rekonsiliasi untuk memperoleh laporan keuangan yang akuntabel dan berkualitas sesuai akuntansi pemerintah sehingga laporan keuangan dapat mempertahankan WTP atas laporan kementerian keuangan, 2.) Workshop Manajemen Risiko pada satker untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi serta tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.) Analisis Kebutuhan Sarpras bertujuan untuk pendampingan dan supervisi terhadap usulan kebutuhan sarana dan prasarana di UPT aar seluruh usulan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan, dan 4.) Rakernis Pemasyarakatan diharapkan ke UPT Pemasyarakatan memiliki komitmen bersama dan pandangan dalam tiga kunci pemasyarakatan dan back to basic.
-
