-
Padang, NAWACITAPOST.COM - Dalam rangka mencari jalan keluar dari masalah terhambatnya pembangunan tol Padang - Pekanbaru. Pemprov Sumbar melakukan rapat dihadiri langsung Gubernur Mahyeldi, Bupati 50 Kota diwakili Sekdakab bersama DPRD DPRD Sumbar dan kepala OPD.
Rapat dilaksanakan di Istana Gubernur pada hari kamis (5/1/2023) juga dihadiri oleh konsultan JICA via online.
Diketahui terhambatnya pembangunan Tol Padang - Pekan Baru. Khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat di 5 Nagari yang ada disana.
BACA JUGA : Sumatera Barat Terima Penghargaan Anugerah Kearsipan 2022
Hal tersebut menjadi rumit dikarenkan perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir 31 Januari nanti.
“Rapat ini diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan pemerintah Indonesia yg akan berakhir tanggal 31 Januari 2023 nanti. Hal ini menjadi penghambat JICA dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan pemerintah, karena adanya keberatan pembangunan jalan tol ini dari masyrakat di 5 Nagari di Kab. 50 Kota tersebut,” kata gubernur dalam rapat.
Sementara, Bupati 50 Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan bahwa dari 5 nagari tersebut, tinggal tersisa 2 nagari yang masih keberatan dengan pembangunan jalan tol.
BACA JUGA : Tim Intelijen Kejati Kepri Beserta Tim Intelijen Kejari Batam Mengamankan DPO Di Pelabuhan Center
Dikatakan, untuk solusi dari masalah ini Pemkab 50 Kota akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.
“Kita optimis bahwa 2 nagari yang belum setuju ini bisa setuju setelah adanya itikad dari kita untuk menyelesaikan masalah ini, Nantinya kami juga akan mengadakan pertemuan dengan masyarakat dari 5 nagari ini untuk didengarkan pendapat mereka, dengan begitu bisa dicari jalan keluar,” sebut Widya.
Anggota DPRD, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan DPRD sudah beberapa kali ke lapangan dan sudah mendengar aspirasi dari pihak yang menyatakan mereka bukan menolak tapi hanya meminta pengalihan trase yang dikarenakan adanya situs adat dan budaya yang terdampak.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan data berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Kita tentu tidak ingin terjadi proyeknya tuntas tetapi konsolidasinya masih menyisakan masalah, kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja,” kata Evi.
Saat diwawancara, Gubernur Sumbar nampak optimis bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan segera.
Bahwa pembangunan tol Payakumbuh - Pangkalan akan dapat terlaksana dan tetap harus mengutamakan masyarakat yang terdampak tentunya.
Erwandi
Simak Informasi Lainnya di Channel Youtube NAWACITA TV : TOL LAUT Program Nawacita Andalan Presiden Jokowi Melalui Kemenhub Terbukti Nyata
https://www.youtube.com/watch?v=xqb5zVfkR8Q&t=91s
