Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Kanwil Kemenkumham Papua membutuhan pemetaan perencanaan Grand Desain pembangunan yang valid atau renovasi dengan data yang akurat dengan terciptanya layout/master plan bangunan sesuai yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang berimplikasi pada masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kanwil Kemenkumham Papua, Hendrik Pagiling, SH.,M.H saat bertemu Kepala Biro (Karo) Pengelolaan BMN Novita Ilmaris di Jakarta, pada Kamis (10/11/2022).
Baca Juga : 120 Sertifikat Hak Cipta Diserahkan Kakanwil Kemenkumham Papua Pada Momentum Dies Natalis Uncen Ke 60 Bagi Alumni & Dosen
Kadiv Administrasi bertemu Kepala Biro dalam rangka meminta dukungan Proyek Perubahan yang berjudul “Penyusunan Grand Desain Perencanaan Pembangunan di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua” sebagai salah satu syarat dalam mengikuti Pelaksanaan PKN Tingkat II Angkatan XXIII pada Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kadiv Administrasi bertemu Karo Pengelolaan BMN bertempat di Ruang Kerjanya di Lt 6 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jln, Rasuna Said, No.kav.6-7 Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Hendrik Pagiling kepada Karo BMN menjelaskan urgensi utama sehingga Ia mengambil judul pada Proyek Perubahan miliknya dikarenakan Pelayanan Publik tidak maksimal, karna bangunan tidak sesuai Standar Pola Bangunan. Lapas di Papua sering terjadi pelarian napi, gangguan kemanan dan Over Kapasitas. Sarana dan prasarana yang belum memadai, tampak kumuh dan kondisi bangunan yang lama/tua.
-
Bangunan Lapas di Papua Belum Sesuai Dengan Standar Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan sehingga mengakibatkan banyak permasalahn yang timbul. Juga kondisi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian karena luasnya Wilayah Perbatasan namun hanya memiliki 18 Pos Lintas Batas Pos Lintas Batas yang banyak Mengalami Rusak Berat sehingga Butuh Segera Direnovasi Seperti Wembi, Waris Ubrub, Kiwirok, Sota, Erambu, Mindiptana dan Waropko
Hal inilah mendorong Kadiv Administrasi mengambil Proper dimaksud dengan mengawali proses tersusunnya Tahapan Pemetaan dokumen Perencanaan Pembangunan berdasarkan Skala Prioritas. Terintegrasinya Perencanaan Grand Desain Pembangunan 2022 s.d 2026 dengan Perencanaan RKBMN tiap 2 Tahun Berikutnya. Persiapan Menyambut DOB (Daerah Otonomi Baru) Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah.
Hendrik Pagiling menjelaskan tujuan yang hendak ia capai dari Proper uyang diajukan Hasil Evaluasi dan Monitoring Penyusunan Rekomendasi Usulan Grand Desain Perencanaan Pembangunan 2022 - 2026.
“Standar Operasional Prosedur Pengusulan Perencanaan Pembangunan dari Satuan Kerja pada Kantor Wilayah Papua; Aplikasi TIFA PLUS dalam Pengumpulan Data Dukung Perencanaan Pembangunan; Pembuatan Kompilasi Pedoman Gedung dan Bangunan Kanwil, Kantor Lapas dan Kantor Imigrasi,” Ujar Henpa (10/11).
Selain itu Adanya Dokumen Penyusunan Perencanaan Grand Desain Pembangunan 2022 – 2026, di Jajaran Kanwil, Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian, menuju Lapas dan Kanim menjadi satu model dari Sabang - Rote.
-
Sementara itu, Karo Pengelolaan BMN, Novita Ilmaris menyampikan Apresiasi sangat tinggi kepada Kadiv Administrasi atas Proyek Perubahan yang telah diusung dengan judul Penyusunan Grand Desain Perencanaan Pembangunan di jajaran Kanwil Kemenkumham Papua.
“Saya sudah mempelajari dan membaca buku pedoman Penyusunan Grand desain Perencanaan Pembangunan, ini mempercepat kami dalam menyusun Grand Desain untuk satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM,” Ujar Ilmaris (10/11).
Novita Almaris juga mengucapkan terima kasih kepada Kadiv Administrasi dengan Proyek perubahan ini akan lahir pula perubahan lainnya dari seluruh Peserta Diklat khususnya Kemenkumham peserta Diklat PKN III Angkatan XXIII menuju Kemenkumham semakin Jaya.
Selain Karo BMN dukungan juga datang dari Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Zaeroji, S.Sos,M.H terkait Proyek Perubaha yang juga bersentuhan langsung dengan Pembangunan kantor Imigrasi di Daerah.
Kepala Divisi Administrasi pun bersama Kadiv Pemasyarakatan, Endang Lintang Hardiman dan Kepala Divisi Keimigrasian, Ian Fidianto Marcos saat berjumpa dengan Ses Ditjen Imigrasi juga didampingi Kasubag Humas, RB dan TI, Mulia Wari Sonny serta Staf.
