Nganjuk, NAWACITAPOST.COM - Dalam waktu dekat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tan Tuna akan menggelar aksi Unjuk Rasa (Unras) atau aksi Demo di depan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
Informasi yang dikumpulkan jurnalis Nawacitapost.com Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Tan Tuna Nganjuk yakni Pudjiastowo Rahardjo akan menggelar aksi demo pada Selasa, (18/10/2022) mendatang.
Menurut Pudjiastowo Rahardjo mengatakan bahwa, aksi demo tersebut dikarenakan adanya management BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan yang dianggap amburadul alias ruwet.
"Yang pertama dari segi layanan terhadap peserta BPJS yang kurang memuaskan, yang mana jika pasien BPJS memerlukan perawatan berat, masih membebankan sebagian biaya kepada pasien," kata Pudjiastowo Rahardjo yang biasa akrab dipanggil Syekh Pudji.
Ia menambahkan bahwa, iuran BPJS juga memberatkan masyarakat, dengan adanya sanksi denda bagi peserta yang terlambat membayar.
-
"Untuk peserta BPJS harus membayar iuran bulanan tiap bulan, dengan nominal yang bervariasi tergantung kelasnya, untuk kelas 1 (satu) sebesar Rp. 150.000 per orang per bulan, kelas 2 (dua) sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dan kelas 3 sebesar Rp. 35.000 per orang per bulan," imbuh Pudji kepada jurnalis Nawacitapost.com pada Selasa, (11/10/2822).
Lanjut Pudji menjelaskan bahwa, yang kedua bahwa sudah banyak negara di Asia sudah banyak yang membebaskan rakyatnya untuk urusan kesehatan.
"Padahal tidak semua peserta BPJS itu jatuh sakit yang membutuhkan pengobatan berat, mungkin dari 100 orang hanya sekitar 20 orang hingga 30 orang, itupun masih mengatakan bahwa BPJS merugi atau min, seperti yang terjadi pada tahun 2021," terang Pudji.
Pegiat aktivis senior (Pudjiastowo Rahardjo red) itu berharap BPJS dibubarkan dikarenakan diduga kuat adanya BPJS memberi kekayaan kepada pegawai atau karyawannya, sekaligus kesempatan peluang terjadinya korupsi.
"Saya mendapatkan informasi bahwa Direktur Utama (Dirut) BPJS gajinya mencapai Rp 3.000.000.000, per bulan," jelasnya.
Sementara Ketua DPC LSM Faam Nganjuk Achmad Ulinuha mengatakan, memang hal yang dilakukan oleh LSM Tan Tuna adalah ranahnya.
"Sejauh ini kan Negara juga menggelontorkan anggaran yang besar hingga miliaran rupiah, untuk penduduknya dibidang kesehatan, terus iuran masyarakat itu untuk apa," kata Achmad Ulinuha yang biasa dipanggil Qodir.
Ia menambahkan bahwa BPJS adalah produk pemborosan belanja harian rumah tangga, dikarenakan masyarakat harus atau wajib membayar iuran tiap bulan.
-
"Pemborosan anggaran selanjutnya adalah harus membayar direktur dan karyawannya, yang mana gaji-gaji tersebut diambil dari iuran bulanan masyarakat juga," imbuh pemuda asal Rembang, Jawa Tengah itu kepada jurnalis Nawacitapost.com.
Qodir menegaskan bahwa dirinya siap mendukung dan turut andil dalam aksi unras yang akan dilakukan oleh LSM Tan Tuna dengan ikut turun kelapangan.
"Untuk pengumpulan massa mungkin untuk sementara ini hanya pengurus saja, dikarenakan ijin sejauh ini hanya 50 orang," ujar Qodir.
Qodir berharap BPJS ditiadakan dikarenakan itu merupakan pemborosan belanja harian rumah tangga yang awalnya itu hanya masuk kebutuhan sekunder yang saat ini harus membayar iuran bulanan yang mendekati primer.
"Apalagi kami menduga adanya lahan korupsi, karena apa untuk kontrolnya juga belum jelas, karena kami sempat mendatangi kantor BPJS Nganjuk untuk menemui Pimpinannya untuk konfirmasi sulit," terangnya.
Qodir berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatannya, khususnya yang miskin karena biaya berobat yang mahal dan tidak semua penyakit ditanggung BPJS.
"Jadi walau kita sudah iuran tapi kalau sakit kita masuk dalam kategori yang tidak di tanggung BPJS tetap saja kita bayar sendiri, makanya "Orang miskin dilarang sakit," pungkasnya dengan nada bercanda.(Skr/Sin)
