Majalengka, NAWACITAPOST.COM – Terkait soal persiapan penerimaan P3K dari tenaga honorer yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Surat Menteri PAN-RB perihal status Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 31 Mei 2022 dan surat edaran dari Kemenpan RB no.B/511.01./22 tanggal 22 Juli 2022 sempat menjadi sorotan DPRD Majalengka.

Pasalnya, DPRD Kabupaten Majalengka menilai sampai saat ini kinerja Pemkab Majalengka belum mempersiapkan data yang lengkap dan belum membuat solusi terbaik ketika seleksi penerimaan P3K dari tenaga honorer yang dinyatakan tidak lulus nantinya serta akan seperti apa nasib kedepannya.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD kabupaten Majalengka Raden Dasim Pamungkas, dia menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati Majalengka terkait data yang sudah ada tentang tenaga honorer dirasa hanya sebatas opini publik.

Dasim menjelaskan bahwa, ketika Komisi 1 DPRD kabupaten Majalengka melakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam hal ini dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tentang kepastian adanya data Tenaga honorer yang sesuai kriteria dari surat Menpan-RB.

“Pada saat rapat kemarin dengan BKPSDM dan OPD lainnya di DPRD kita mengharapkan adanya jawaban yang pasti jumlah data tenaga honorer yang akan nantinya dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi soal pengangkatan menjadi P3K,” ungkap Raden Dasim Pamungkas saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (16/08/2022).

Masih dikatakan Dasim, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Majalengka lebih serius memikirkan teman teman honorer dengan langkah berbagai solusi yang terbaiknya.

Maka dari itu, pihaknya mendorong Pemkab Majalengka untuk terbuka soal pendataan tenaga honorer yang sesuai dengan kriteria Kemenpan RB yang tertuang dalam surat tanggal 31 Mei dan SE nomor B/185/M.SM.02.03/2022.

Baca juga :  Berawal dari Petasan, Picu Dua Kelompok Pemuda Saling Lempar Batu

“Apakah pendataan tenaga honorer atau non ASN yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka melalaui BKPSDM itu sudah sesuai regulasi tidak, sesuai SE Menpan-RB tidak? Tanggal 31 Mei dan 22 Juli 2022, juga sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tidak? Jadi kita dalam rangka memastikan apakah proses pendataannya itu sudah sesuai regulasi atau tidak?,” tegasnya.

Lanjut dia, hasil keterangan dari BKPSDM bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan terkait jumlah tenaga honorer yang memenuhi kriteria yang dimaksud oleh Kementerian PAN-RB tersebut.

“Kepala BKPSDM sudah menyampaikan bahwa sedang melakukan pendataan semua tenaga honorer di Majalengka sedang dilakukan pendataan dan nanti mereka akan melakukan langkah langkah sesuai regulasi dimana memang di surat Menpan-RB disebutkan bahwa 28 november 2023 sudah tidak ada lagi pegawai nonASn atau honorer hanya ada pegawai itu ASN dan PPPK,” ujarnya.

Mengingat pentingnya keterbukaan informasi terkait proses pendataan yang sesuai amanat Menpan-RB, Komisi 1 meminta memperjuangkan betul para tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di lingkungan pemerintah.

“Lalu kita komisi 1 ingin menyampaikan bahwa ada pegawai honorer THK II yang sudah lama kerja ada yg sudah 12 tahun, 15 tahun, inilah sesungguhnya yang mejadi perhatian kami mereka mereka inilah yang harusnya diangkat menjadi P3K karena mereka sudah bekerja dikita,” ucapnya.

Maka dari itu, Komisi 1 dengan tegas kepada Pemkab Majalengka untuk mengawal dan menjamin para tenaga honorer yang sudah layaknya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja agar semua berjalan sesuai regulasi dan tidak ada yang ditutupi.

“Sehingga kami mendorong kepada pemerintah daerah melakukan pendataan ini sesuai dengan regulasi, jadi jangan sampai nanti menimbulkan masalah dikemudian hari, kita harus clear,”

Baca juga :  Over Kapasitas Hunian di Lapas IIB Majalengka, Wakil Menteri Hukum dan HAM Desak Pemda Jangan Diam