dr. Juliarti Djauhari Alwi M.Ph (Bupati Sambas periode 2011 -2016)

Pontianak, NAWACITAPOST.COM – Berdasarkan surat  laporan polisi STLLP/B/19/I/2022/SPKT POLDA KALBAR tanggal 20 Januari 2022, kemudian selang tiga bulan (April 2022), status terlapor atas nama dr. Juliarti Djauhari Alwi M.Ph (Bupati Sambas periode 2011 -2016) oleh Polda Kalbar ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga : Polda Banten Berhasil Amankan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan SPA Sampah di Serang

Dalam surat laporan polisi itu disebutkan adanya unsur tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP.

Terkait, penetapan terlapor jadi tersangka, dibenarkan pengacara terlapor, Debi Juanda SH, MH.

“Iya betul, skrng ibu sdh mengetahuinya…..Terkait lapoan itu bang, kami akan berkomunikasi dgn pihak kepolisian terhadap kasus tersangka ibu,” jelas Debi Juanda pengacara terlapor  dalam pernyataannya via whatsapp dengan koresponden nawacitapost.com, Pontianak, Senin (27/6/2022).

“Krn yang kami ketahui bahwa ini murni hutang piutang. Jadi kami akan  cari tahu dl terkait hal ini bang, mohon tunggu infonya,” tutur Debi Juanda masih dalam chat WA tersebut.

Sementara ketika ditanya kondisi terlapor kepada pengacara Debi Juanda, “ Kondisi Ibu sehat2 saja pak, dan beliau beraktifitas seperti biasa,”jelasnya kepada nawacitapost,com, Selasa (28/6/2022) pagi.

Adanya surat laporan polisi dan terlapor dijadikan tersangka, bermula pada  tahun 2011, ketika  terlapor awal menjabat sebagai Wakil Bupati Sambas dan kemudian terpilih sebagai Bupati Sambas, meminjam sejumlah uang kepada pengusaha Ng Ai Tjhuan dengan nominal miliaran rupiah, dan berjanji akan dikembalikan dengan iming-iming di berikan pekerjaan, akan tetapi sampai habis masa jabatannya, pekerjaan yang di janjikan tidak juga terwujud.

Bahkan, menurut pelapor, sampai tahun 2022, uang pinjaman yang diberikan dari pelapor kepada terlapor, tidak dikembalikan, ketika ditagih, selalu di janjikan, tetapi tidak pernah ditepati.

Baca juga :  Kuasa Hukum Tergugat Kades Terpilih Orahuahili-Mazo, Diusir saat Sidang Perdana di PTUN Medan

Atas ketidakpastian pengembalian dari terlapr kepada pelapor, maka pelapor  Ng Ai Tjhuan alias Jimmy, membuat laporan polisi ke unit 1 Reskrimum Polda Kalbar.

Menurut Penmas Budhumas Polda Kalbar, kasus ini sudah sampai tahap satu, dan berkas sudah di sampaikan ke Kejaksaan tinggal menunggu hasilnya juga dari Kejaksaan. Yang jelas tahap satu sudah masuk, tinggal  dua, menurut UU waktunya itu 2 minggu, dan tahap dua ini seperti melengkapi barang bukti.

Sementara untuk tersangka ditahan atau tidak, jika ancaman hukumannya diatas  5 tahun maka itu bisa, tetapi jika dibawah lima tahun tetapi membahayakan, itu juga bisa ditahan.

Namun, bila mengacu pada pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, maka tersangka tidak ditahan, begitu pernyataan Kabag Penmas Bidhumas Polda Kalbar Kompol. Abdullah di ruang kerja, saat dikonfirmasi nawacitapost.com, Senin 27 Juni 2022 Pagi, dan Selasa 27 Juni 2022 via WhatsApp dari Jakarta.