Bulukumba, NAWACITAPOST.COM – Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Utary Sukmawati dalam keterangannya, minggu(10/4) mengatakan, pihaknya telah diperintahkan oleh Kepala kantor Wilayah Liberti Sitinjak untuk memantau perkembangan penanganan dugaan permasalahan HAM yang menyita perhatian masyarakat selama beberapa pekan terakhir di Kabupaten Bulukumba.

Adapun kasus yang dimaksud yakni pemerkosaan anak serta pasien meninggal saat perekaman E-KTP di Kabupaten Bulukumba.

“Kami telah menugaskan Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kanwil Kemenkumham Sulsel yang telah turun sejak kamis lalu untuk Memastikan jaminan kepastian hukum yang benar dan adil sebagai bagian tanggung jawab negara dalam pelindungan hak asasi manusia,” ujar Utary

Tim yang turun, dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Dedy Ardianto Burhan didampingi pelaksana Bidang HAM, Arfiani Syafiuddin dan Raniansyah sambangi beberapa stakeholder terkait kasus viral tersebut.

Saat menyambangi Polres Bulukumba, tim fasilitasi Yankomas diterima Penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), didampingi Kanit Tipikor, Iptu Muhammad Ali. Tim Yankomas ingin memastikan penegakan dan perlindungan hukum bagi korban telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan lex spesialisnya yakni UU Perlindungan Anak. “Permasalahan tersebut saat ini sedang ditangani dan kasusnya sendiri dalam proses penyelidikan, terduga pelaku yakni paman korban saat ini dalam status pencarian polisi karena kabur saat mengetahui dilapor polisi,” ungkap Iptu Ali saat memberikan keterangan.

Sementara saat mendatangi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bulukumba, Tim Fasilitasi Yankomas diterima oleh Kepala Dinas, dr. Wahyuni didampingi Kabid PPA, Irmayanti Asnawi dan jajaran, serta turut pula menghadirkan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Perempuan dan Anak Bulukumba, Agustin. Pihak DP3A menyampaikan kesiapan mendampingi serta terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut. “Korban dan keluarga sudah melapor ke Unit PPA Polres Bulukumba, dan kami terus memantau perkembangan kasus tesebut, guna memastikan korban diberikan pendampingan baik secara hukum maupun psikologis untuk melindungi hak-hak korban” Ungkap Wahyuni

Baca juga :  Bidang Hukum Kemenkumham Jabar Laksanakan Rapat Mediasi Dan Konsultasi Peraturan Daerah Bersama DPRD Kabupaten Pangandaran 

Agustin dari TRC mengaku telah mengunjungi pihak keluarga, melihat langsung kondisi korban dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam perlindungan hak hak korban. “Kalau menurut saya, korban ini perlu pendampingan psikologis, perlu dites agar dapat dideteksi apakah korban disabilitas mental atau intelektual,” ungkap Agustin.

Diketahui beberapa waktu lalu mencuat berita viral tentang anak dibawah umur penyandang disabilitas mental jadi korban pemerkosaan di Kabupaten Bulukumba, yang dilakukan oleh pamannya sendiri

Dedy Ardianto Burhan menyampaikan bahwa Kemenkumham Sulsel sangat concern mendorong penyelesaian permasalahan HAM karena hal ini termasuk salah satu sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Lebih lanjut ia menekankan bahwa anak yang menjadi korban membutuhkan penanganan khusus. “Jadi karena ini korbannya adalah anak, apalagi berkebutuhan khusus tentu treatmentnya juga harus khusus, penanganannya berbeda dengan kasus kasus hukum pada umumnya. Bagaimana haknya untuk mendapat pendampingan hukum dan bagaimana haknya sendiri sebagai seorang anak yang berhak mendapatkan perlindungan, bukan hanya dari keluarga, akan tetapi juga dari lingkungannya dan Pemerintah” tutur Dedy

Sementara di tempat terpisah Tim Fasilitasi Yankomas juga bertemu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bukukumba, Umrah Aswani untuk mengklarifikasi berita pasien meninggal saat proses perekaman E-KTP beberapa waktu lalu. Umrah Aswani menyampaikan bahwa baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menjalankan tugas pelayanan sesuai prosedur. “Jadi baik layanan kesehatan selama di Rumah Sakit maupun layanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah kami berikan yang terbaik sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Umrah Aswani.

Adapun pasien, Amiluddin viral dimedia sosial diberitakan meninggal dunia saat melakukan perekaman E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba. Amiluddin mengurus KTP sebagai syarat mengurus BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu berita mengenai peristiwa itu mulai viral sejak 16 Maret dan disorot sejumlah media, baik media lokal maupun media nasional, dan dibagikan di berbagai platform media sosial.

Baca juga :  Antisipasi Genangan Banjir, Dinas PUPR Kab. Blitar Bangun Drainase di Dusun Sumberasri Nglegok

Atas Klarifikasi tersebut, Tim Yankomas Kemenkumham Sulsel tidak menemukan indikasi pelanggaran HAM, mengingat akses terhadap layanan kesehatan dan kependudukan telah diberikan secara baik dengan layanan prioritas.