batam center
Situasi RDP di Komisi IV, DPRD Batam. (Foto: SOP).

Batam, NAWACITAPOST.COM– Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait perusahaan yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada BPJS Kesehatan terhadap karyawan tetap yang telah di-PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja) sehingga hilangnya hak karyawan mendapatkan layanan kesehatan, Kamis (07/04/2022).

Rapat tersebut dipimpin oleh Capt. Luther Jansen, selaku Ketua Komisi IV DPRD, yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mantan karyawan dan Perwakilan Perusahaan PT Central Engineering.

Hasan Suaebi, sebagai mantan karyawan PT Central Engineering,  mengatakan, dirinya sangat mengharapkan kerjasama dari pihak perusahaan agar memperoleh manfaat dari Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari Pemerintah.

Hasan  menyampaikan, sebelumnya dirinya mengundurksn diri dari perusahaan tersebut, dan semua hak normatifnya sudah diberikan, tetapi yang menjadi masalah dirinya tidak bisa mendapatkan program JKP.

“Terus terang kalau tuntutan PHK saya semuanya sudah terpenuhi. Yang saat ini (JKP) memang terkendala, mungkin saya tidak tau persis alasan perusahaan itu apa, jadi harapannya kedepannya masalah ini cepat selesai,” kata Hasan.

Kepala Bidang (Kabid) Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnaker Batam, Amuri mengatakan, permasalahan tersebut hanya kesalahan administrasi dari status mengundurkan diri menjadi PHK, agar Hasan bisa mendapatkan manfaat dari program JKP.

“Sudah mau kelar, hanya merubah saja, kesalahan administrasi mengundurkan diri, harus ada PHK. Cuma terkendala administrasi untuk pencairan JKP, Program BPJS,” ucap Amuri.

Capt. Luther mengatakan, pihak PT Central Engineering, sudah menyelesaikan kewajibannya seperti memberikan gaji 2 bulan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan upah lembur kepada Hasan. Namun, akibat kesalahan administrasi, Hasan tidak dapat mendapatkan program JKP.

Baca juga :  Rapat Paripurna Mengenai Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda RPP APBD Batam

“BPJS-nya dicabut oleh BPJS kesehatan karena perusahaan tidak lagi membayarkan karena sudah diputus. Ini cuma kesalahan administrasi saja, dan sudah selesai,” ujarnya. (AZ).