Surabaya NAWACITAPOST – Adanya wacana untuk mencabut penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jelang dan saat bulan Ramadhan ditanggapi oleh dua ormas Islam di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Dikutip dari kantor berita Antara, Ketua Pengurus Cabang NU Kota Surabaya, Ahmad Muhibbin mengaku setuju dengan adanya wacana tersebut.

Bahkan, pihaknya berharap agar segenap stakeholder yang ada di Indonesia memiliki satu tujuan yang sama.Sehingga, pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan yang jatuh pada bulan April 2022 dapat berlangsung dengan normal dan khidmat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya Hamri Al Jauhari.Ia menyebut jika wacana tersebut berhasil diterapkan maka akan memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk beribadah di bulan Ramadhan tanpa tekanan dari apapun.

Pun begitu, pihaknya mengingatkan agar penerapan prokes tetap dijunjung tinggi seandainya PPKM menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dicabut.

Menanggapi Santernya Suara untuk Mencabut Status PPKM di Kota Surabaya , Wakil Walikota Surabaya Armuji menyampaikan bahwa itu merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri.

” Jadi kita semua jajaran Pemerintah kota Surabaya bekerja keras agar turun level , sehingga saat menyambut ramadhan bisa menjalankan ibadah dengan Khidmat ” , kata Cak Ji

Dirinya 3 indikator utama yang menjadi parameter penerapan level PPKM suatu daerah. Pertama, kata dia, indikator transmisi komunitas Covid-19, yang mencakup tiga, yakni data kasus konfirmasi positif Covid-19, data rawat inap dan data kematian akibat Covid-19.

” Saat ini untuk angka kesembuhan ada pada 94,3 Persen atau sekitar 104.053 Jiwa dan tren kesembuhan terus meningkat , semoga harapan warga bisa terwujud melalui gotong royong dan kesadaran bersama” ,tegas Wakil Walikota Armuji

Baca juga :  Bebas Hari Ini, ALS Imbau Masyarakat Patuhi Aturan PPKM

Ia menjelaskan bahwa penanganan Covid – 19 di Kota Surabaya telah optimal melalui Vaksinasi , Testing dan Tracing yang masif serta penerapan penggunaan Protokol kesehatan yang ketat. (BNW)