Tanjungpinang, NAWACITAPOST.COM – Gik Ming salah seorang Warga jalan singkong Rt 004 Rw 004  Kelurahan Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur

Mengeluh, atas perlakuan pihak Bank Mandiri yang terletak di Jalan Teuku Umar terkait pelelangan disertai balik nama pada sebuah Jaminan Sertifikat Tanah, tanpa pemberitahuan (Sepihak)

“Jujur saja, yang mereka lakukan ini sangat tidak sesuai dengan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini”Ucapnya kepada Media Jumat 4/3/2021.

Ia mengakuinya terkait Pinjaman di bank tersebut sudah banyak pembayaran Cicilannya (bertahun tahun) namun semenjak Covid19 agak tersendat untuk melakukan pembayaran

“Bukan tidak mau dibayarkan tapi keadaan yang membuat begini, masa tidak ada kelonggaran sedikit pun”Ucapnya sedih

Selain itu, yang membuat ia herankan terkait tidak adanya pemberitahuan terjadi Pelelangan serta balik nama atas surat tanahnya tersebut

“Tidak ada pemberitahuan sama sekali pak, saya pun tahu dengan adanya seseorang menyuruh kosongkan rumah, alasan rumah ini sudah hak miliknya dan bahkan sudah balik nama”Ucapnya

Ia pun berharap, kepada pihak pihak terkait/Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan penyelidikan atas kejadian ini, untuk menghindari korban korban lain.

Perlu diketahui pada saat kejadian tersebut sibersangkutan membawa sertifikat tanah yang baru serta di kawal oleh dua orang Oknum pakai Dinas Lengkap.

Sementara menurut salah seorang praktisi hukum Bapak Advokat Mounieka Suharbima, S.H mengatakan bahwa Bank Mandiri Sepertinya tidak Menghormati Undang-Undang yang ada di negara Republik Indonesia

“jika saya sewaktu belajar Di Bangku Kuliah dulu, Ada Aturan Hukum Yang Mengatur Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, terkait hal itu”Ucapnya

Sesuai kutipan dari penjelasan bu Gik Ming, bisa saja itu semua adalah skenario jahat dari Oknum pegawai Bank Mandiri Yang Ingin Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Baca juga :  Pemkot Padangsidimpuan Gelar Sosialisasi Dan Uji Kelayakan Becak Vespa Sebagai Icon

“Namun walaupun begitu, tapi itu semua pakai aturan yang tetap berpedoman pada Undang Undang yang berlaku, tidak boleh Main Hakim Sendiri atau merampas hak konsumen”Pungkasnya.

(YD)