Cirebon – NAWACITAPOST – Direktorat Jenderal (Ditjen Bina) Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka kunjungannya ke Desa Sindangjawa terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menerima keluhan dari Kuwu dan Perangkat Desa terkait dikeluarkannya Perpres 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun 2022. Keluhan yang disampaikan adalah pada Pasal 5 ayat (1) yang mengatur tentang penggunaan dana desa yaitu 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, serta 8% untuk penanganan Covid-19. Selasa, (25/01)

“Setiap Desa memeiliki situasi yang berbeda, yang artinya apa yang menjadi kebutuhan masing-masing desa itu juga pasti berbeda pula. Sementara di Perpres  dipukul sama rata untuk alokasi dana desanya” keluh warga desa Sindangjawa

Lebih lanjut dijelaskan terkait beberapa hal yang dirasa memberatkan desa. “Pertama, dengan sisa dana desa yang tinggal 32%, tentunya jumlah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal mendasar saja seperti penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan untuk kegiatan lain seperti pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa kemungkinan sulit untuk dilaksanakan.

Kedua, Perpres 104 dinilai merusak RKPDes. RKPDes yang disusun itu didalamnya mengakomodir usulan semua elemen masyarakat desa dan merupakan kesepakatan hasil Musdes. Khawatirnya bila Perpres ini tetap dijalankan, maka kekecewaan masyarakat desa dapat berujung pada konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan hal tersebut sangat mungkin terjadi.

Ketiga, proporsi penggunaan dana desa khususnya untuk BLT dinilai sedikit berlebihan. Dampak covid-19 secara ekonomi antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda-beda. Warga desa kami mayoritas petani, yang masih bisa menjalankan aktifitas pertanian dikala pandemi. Mungkin berbeda dengan warga perkotaan yang usahanya tutup karena aturan pembatasan kegiatan dai pemerintah. Pemberian BLT memang penting, namun tidak sebanyak itu. Karena ada hal lain yang juga perlu dibiayai, seperti pembangunan saluran irigasi untuk pertanian, perbaikan jalan desa untuk kemudahan mobilitas warga, dan sebagainya” ucap Kuwu Desa Sindangjawa.

Baca juga :  Sukses Kelola Informasi Arus Mudik 2019, PT Angkasa Pura II Raih Penghargaan Tertinggi Dari Lembaga Pemerintah

Ketua Tim Monitoring Evaluasi Perkembangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Andi Yuliarmiangsyah R, A.P, M.Si menerima aspirasi tersebut sekaligus memberikan tanggapan. “Memang benar, seperti kita ketahui memang banyak kepala desa yang merasa keberatan dengan Perpres tersebut. Namun perlu diingat juga bahwa Pemerintah Desa bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku, jadi wajib untuk melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Perpres tersebut. Walaupan pada pelaksanaannya terdapat banyak hal yang dinilai kurang sesuai, sampaikan saja. Karena itu merupakan masukan dan sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan”, pungkasnya.