Cirebon – NAWACITAPOST – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Desa Sindangjawa dalam mewujudkan cakupan vaksinasi yang tinggi di desanya.

“Untuk desa Sindang Jawa sendiri, cakupan vaksinasi di desa kami sudah mencapai 82%. Ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan desa sekitar yang mungkin capaian rata-ratanya masih dibawah 70%”, ucap Kades Sindangjawa H. E Kasturi. Selasa (25/01/22).

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Andi Yuliarmiangsyah R, A.P, M.Si mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sindangjawa untuk ikut mensukseskan program vaksinasi. “Mewujudkan cakupan vaksinasi secara menyeluruh memang sangat penting untuk segera dilakukan pada masa pandemi seperti sekarang ini, sebagai langkah untuk mewujudkan Herd Immunity dan mengendalikan persebaran virus Covid-19. “ ucapnya.

Lebih lanjut ditanyakan juga langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mencapai cakupan vaksinasi tinggi tersebut, mengingat sekarang ini banyak masyarakat yang masih enggan untuk melakukan vaksin dengan berbagai alasan.

“Kami menerapkan sebuah kebijakan bagi warga kami, yaitu bila ingin mengurus dokumen administratif atau pelayanan publik lainnya, harus menunjukkan kartu vaksin terlebih dahulu. Hal itu berlaku juga terhadap warga yang ingin mengambil bansos, harus bisa menunjukkan kartu vaksin. Ya mau tidak mau harus seperti itu, karna kami berpandangan bahwa vaksin itu sangat penting, untuk meningkatkan imunitas warga terhadap virus covid-19 ini.”, ucap Kades Sindangjawa.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada pelaksanaannya memang ada juga penolakan dari warga, namun pemerintah desa terus melakukan edukasi terkait pentingnya vaksin. Selanjutnya disampaikan juga terkat 13% warga yang belum vaksin tersebut adalah warga yang berdomisili di luar desa, serta warga yang secara medis belum memungkinkan untuk menerima vaksin. Untuk yang terakhir ini diberikan dispensasi dalam mengurus layanan publik, kartu vaksin dapat digantikan dengan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan memang belum memungkinkan untuk menerima vaksin.

Baca juga :  Kemendagri Dorong Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Permusyawaratan Desa

Tim Monitoring Evaluasi Pemerintahan Desa dalam kunjungannya bertujuan untuk melihat permasalahan apa saja yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai masukan dalam penyempurnaan kebijakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik lagi. Beberapa masalah yang ditemui diantaranya adalah belum optimalnya BUMDES di Desa Sindangjawa, serta masalah pengelolaan sampah.

:”Untuk BUMDES sendiri, dulu kami berencana memanfaatkn embung di desa kami untuk objek wisata. Namun kini kami terkendala masalah pendanaan untuk membangun infrastruktur pendukung pariwisata tersebut. Pertimbangan lainnya adalah di masa pandemi ini tentunya sektor pariwisata juga lesu. Kalau terkait pengelolaan sampah, kami telah melakukan berbagai upaya untuk itu. Mulai dari membeli mesin/alat untuk membakar sampah basah, mesin pemilah sampah otomatis, dan sebagainya. Namun pokok permasalahannya adalah kesadaran warga yang sangat kurang,” Ujar Andi Yuli

Andi Yuli menyayangkan atas sikap warga yang masih suka membuang sampah tidak pada tempatnya. Namun kami akan terus berusaha memberikan pemahaman dan kesadaran pada warga, untuk kedepannya agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan.”ucap kuwu desa Sindangjawa.
Andi Yuli mengingatkan agar Pemerintah Desa terus berinovasi, melakukan perbaikan terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa. “Amati, Tiru dan Modifikasi. Desa-desa di Indonesia sudah banyak yang maju, jangan lelah untuk Belajar,” tandasnya.