Ketua DPC Himni Mentawai: Tak Perlu Undang Pj. Dari luar Mentawai

0
65

Mentawai, NAWACITAPOST – Menghitung bulan masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai akan berakhir atau tepatnya pada tanggal 22 Mei 2022 mendatang. Kondisi yang juga bersamaan dengan jabatan walikota dan wakil walikota Payakumbuh yang juga berakhir pada 23 September 2022 mendatang.

Periode Penjabat (Pj.) Bupati Kepulauan Mentawai diperkirakan akan berlangsung hingga 3 tahun ke depan, bupati dan wakil Bupati terpilih Kepulauan Mentawai terpilih dilantik pada periode 2025-2030 mendatang. Setidaknya, ada lima kali pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yakni, 3 kali pembahasan APBD murni dan 2 kali pembahasan APBD perubahan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni) Kepulauan Mentawai, Sudi Hulu menilai, bahwa dampak dari Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang yang diikuti Mentawai menyebabkan panjangnya durasi Pj Bupati di Kepulauan Mentawai. Dalam kondisi tersebut, tidak hanya berimplikasi terhadap beban kerja Pj. Bupati, namun juga pemilu serentak yang akan berimbas efektifitas memimpin daerah.

“Yang pasti ketika Pj. Bupati diposisikan, ini akan memiliki tugas berat di Kepulauan Mentawai yang mencapai 3 tahun lamanya. Jelas, ini akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di Kepulauan Mentawai. Semestinya, ini bobot kerja untuk Bupati dan Wakil Bupati defenitif, bukan Pj,” ungkapnya, Kamis (13/1/22).

Menurutnya posisi Pj. untuk Mentawai tidak perlu didatangkan dari luar Mentawai. Menurut dia, akan lebih optimal, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Mentawai diangkat menjadi Pj. Bupati Kepulauan Mentawai. Hal ini, juga akan berdampak terhadap singkronnya program antara Bupati dan wakil bupati periode lama untuk dijalankan oleh Pj. Bupati yang diangkat dari jabatan Sekda.

“Jika Pj. Bupati didatangkan bukan tidak bisa, namun, tentu akan menyesuaikan dulu dengan kondisi daerah Kepulauan Mentawai. Nah, sekarang, sudah ada pejabat Mentawai yang diposisi eselon II.a, nah, alangkah lebih baiknya untuk diberdayakan,” ungkapnya.

Minimal, lanjut dia, tiga kandidat yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat nantinya ke Kemendagri ada salah satu pejabat dari Mentawai. Bagaimanapun, pejabat yang bertugas atau mengabdi di Kepulauan Mentawai sudah sangat memahami kondisi Kepulauan Mentawai, baik dari sisi geografis maupun kearifan lokal masyarakat Mentawai. (Saohagolo)

Tinggalkan Komentar