Kalapas Kelas IIB Padangsidimpuan Kanwil Kemenkumham Sumut dan Satgas Saber Pungli Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Pengawasan Pungli Di Dinas PMPTSP Kota Padangsidimpuan

0
79

Padangsidimpuan, NAWACITAPOST.COM – Kalapas Padangsidimpuan, yang diwakili oleh Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, Muslihul Harahap beserta tim Pokja UPP Saber Pungli melakukan sosialisasi pencegahan dan pengawasan terhadap pungutan liar (Pungli) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Padangsidimpuan, Rabu (8/12/21).

Baca Juga : Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Kanwil Kemenkumham Sumut, Ikuti Kegiatan Penguatan Mitra Kerja Strategis (PMKS) Secara Virtual

Tak hanya Tim UPP Saber Pungli, sosialisasi itu, juga dihadiri Kadis PMPTSP, Ruslan Abdul Gani, ST., MM, Inspektorat, Ketua Pokja Intelijen, Pokja Yustisi serta seluruh jajaran Dinas PMPTSP Kota Padangsidimpuan.

Dalam sambutannya, Kadis PMPTSP, Ruslan Abdul Gani, ST., MM, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim UPP Satgas Saber Pungli, semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan tetap berpedoman pada SOP yang ada.

Tugas dari Unit Saber Pungli yaitu, melakukan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, serta sarana dan prasarana yang baik yang ada di Kementerian dan Lembaga Pemerintah Daerah.

Adapun wewenang Unit Saber Pungli, yakni membangun sistem dan pengumpulan data serta informasi. Lalu, mengkoordinasikan, merencanakan, serta melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT). Kemudian, rekomendasi sanksi, pembentukan dan pelaksanaan unit di kelurahan dan Pemda.

Muslihul Harahap, mewakili ketua Pokja pencegahan mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum, khususnya diwilayah Kota Padangsidimpuan.

“Tujuan dan sasaran Pokja pencegahan adalah Tersosialisasikan Pencegahan deteksi dini Potensi Pungutan Liar di Instansi Pelayanan Publik serta menurunnya Potensi Pungutan Liar di Instasi Pelayanan Publik, meliputi Wilayah Kota Padangsidimpuan,” Ucap Muslihul Harahap.

Dibentuk Pokja yang tegas dan terpadu, bertujuan untuk menimbulkan efek jera. Intinya untuk memicu kesadaran setiap insan agar tidak melakukan Pungli. Untuk menangani Pungli tidak bisa serta merta dilakukan penindakan. Namun harus lalui tahapan, mulai pencegahan, intelijen, penindakan, hingga yustisi.

Sebagai instansi pelayanan publik, sosialisasi itu sangat penting dilakukan guna memberi arahan bagi para ASN agar jangan sampai terjerat Pungli. Wujudkan pemerintahan jujur dan adil dengan mengupayakan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas, dan sekarang sudah mulai efektif dalam kesadaran menghilangkan pungli, karena Pungli biasanya terjadi dibidang pelayanan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan ini pelayanan bisa cepat dan turut dalam aturan.

(Humas Lapasid)