Kolase

Jakarta, NAWACITAPOST.COM – Anggaran pendidikan, sesuai keputusan DPR dan pemerintah pusat alokasinya 20 persen,  dikeluarkan melalui APBN. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, membuat gebrakan 32 persen untuk pendidikan lewat APBD.

Baca Juga : Ironis Alokasi Anggaran Pendidikan Gunungsitoli Paling Kecil di Kepulauan Nias

Kembali ke APBN 20 persen buat pendidikan yang sudah diputuskan negara. Ternyata ada sebagian daerah. Khususnya lima (5) daerah di Kepulauan Nias (Kepni) yang alokasi anggarannya kecil dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Terlebih khusus lagi daerah Gunungsitoli. Itu paling kecil dibandingkan dengan 4 daerah di Kepni.

Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Ketua DPRD Gunungsitoli Yanto, ketika dihubungi nawacitapost, Selasa (23/11/2021) sore melalui aplikasi WhatsApp menyatakan “Saya nggak ada data pembanding yang dari 4 kabupaten lain. Namun, kalau kita lihat di lapangan, semuanya beres aja. Dan nggak ada kendala dalam dunia pendidikan kita. Yang penting anggaran harus tepat sasaran, bukan besar kecilnya,” jelasnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Pasrani Mendrofa, ketika dihubungi nawacitapost.com, Senin (29/11/2021) siang, menyatakan :  “Terbilang anomali juga rendahnya APBN dan APBD sektor pendidikan di wilayah Kepulauan Nias padahal mayoritas wilayah disana termasuk daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar atau 3T,”

“Idealnya Kabupaten atau Kota di Kepulauan Nias itu, perlu perhatian khusus soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Artinya bahwa Pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam IPM harus dioptimalkan termasuk dalam konteks politik anggaran,”

“Di sisi lain pertumbuhan IPM tertinggi di Sumut itu ada di Nias Utara, Gunungsitoli dan Nias Selatan. Hal ini harus didukung bukan malah diabaikan dengan rendahnya anggarannya. Saya kira ini adalah preferensi kebijakan pendidikannya kurang tepat,”

Baca juga :  Dugaan Tindak Pidana PEMILU, Bupati Nias Dan Paslon No. Urut 04 Dilaporkan Ke BAWASLU

“Disadari atau tidak ini realitas bahwa Pemerintah kurang adaptif dan berpihak pada sektor pendidikan di Kepulauan Nias mesti ada pembenahan dan evaluasi dari Pemerintah Pusat dan DPR-RI,” pungkasnya.