Dewan Tolak Outsoursing untuk Warga Luar Surabaya

0
79

Surabaya NAWACITAPOST – Masih tingginya angka pengangguran warga ber-KTP Surabaya, memaksa anggota DPRD sebagai wakil Rakyat urun rembuk.

Menagih janji kampanye Eri Cahyadi – Armuji, yang menyebutkan warga Surabaya diupayakan berpenghasilan 7 jt per-KK.

Dalam hal ini, anggota Dewan Surabaya meminta rekrutmen Outsourching (Tenaga Kerja Kontrak) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, harus dilakukan secara transparan dan di khususkan kepada warga yang ber-KTP Surabaya.

Sebab, hingga hari ini, warga produktif yang membutuhkan pekerjaan jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan.

Dewan sangat tidak setuju, jika Outsorching di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya direkrut dari luar daerah.

Seperti yang disampaikan Imam Syafii anggota Komisi A DPRD Surabaya.

Selain mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang menetapkan, bahwa rekrutmen Outsorching harus berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Politisi Partai Nasdem itu, menolak keras jika rekrutmen Outsorching di lingkungan Pemkot diisi oleh tenaga kerja dari luar Surabaya.

“Kami sangat mengapresiasi Pemkos jika rekrutmen outsorching harus ber-KTP Surabaya, karena warga Surabaya yang membutuhkan pekerjaan jumlahnya mencapai puluhan ribu,” ujarnya 28 Oktober 2021.

Imam juga menyarankan, rekrutmen outsorching tidak harus melulu berasal dari keluarga MBR. Sebab, warga yang belum terdata ke MBR terkadang memiliki kemampuan yang dibutuhkan Pemerintah.

“Intinya begini, saya mengapresiasi rekrutmen outsorching diwajibkan harus ber-KTP Surabaya. Tapi tidak harus dari keluarga MBR. Rekrutmen harus disesuaikan dengan kebutuhan,” ujarnya.

Sementara itu, di komisi yang sama Mochammad Machmud dari Partai Demokrat menjelaskan bahwa masih banyak warga Surabaya yang membutuhkan pekerjaan.

” Jadi, kami sangat tidak setuju jika outsorching di lingkungan Pemkot diisi dari luar Surabaya, ” Katanya.

“Ya memang harus seperti itu, orang asli Surabaya, mekanismenya bisa MBR atau yang tidak MBR,” tambah Machmud.

Dalam hal ini ia menyarankan jangan hanya MBR yang jadi syarat utama dalam rekrutmen outsorching. “Ada warga sebenarnya orang tidak mampu (tidak terdata MBR), tapi karena MBR menjadi syarat, akhirnya warga itu tidak bisa masuk,” pintanya.

Machmud menegaskan, APBD Kota Surabaya harus dimanfaatkan untuk warganya yang be-KTP Surabaya. “Karena APBD Surabaya yang dipakai untuk menggaji mereka,” ungkap Machmud mengakhiri pernyataannya. (BNW)