Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Kanwil Kemenkumham Sumut, Laksanakan Penyuluhan Hukum Dan Penandatanganan MoU Dengan PD Pemuda Muhammadiyah Padangsidimpuan

0
81

Padangsidimpuan, NAWACITAPOST – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Padangsidimpuan, melaksanakan penandatanganan MoU dan Penyuluhan Hukum tentang “Proses Hukum dan Pencerahan Terhadap Narapidana Wanita dan Anak,” Sabtu 23 Oktober 2021.

Baca Juga : Senantiasa Jaga Kesehatan, WBP Rutan Kelas IIB Sipirok Kanwil Kemenkumham Sumut Kembali Laksanakan Senam Pagi

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Padangsidimpuan serta ketua DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya.

Perempuan dan anak, adalah dua makhluk tuhan yang perlu perlindungan dan kasih sayang. Prinsip perlindungan untuk perempuan dan anak adalah bebas dari segala bentuk kekerasan. Baik kekerasan fisik, psikis maupun mental.

Kalapas Padangsidimpuan, Indra Kesuma, A.Md.IP., SH., MH dalam paparannya mengatakan, Adapun dasar hukum perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penanganan perkara pidana terhadap anak, tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Tambahnya

“Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus,” Ucap Kalapas Indra Kesuma.

Senada dengan pernyataan Kalapas Padangsidimpuan, Ketua DPC Peradi Pergerakan Tabagsel Raya, Yasser Habibie, SH mengatakan, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Sementara itu, Kanit PPA Polres Kota Padangsidimpuan, Aiptu Ahmad Jamil Siregar, SH menerangkan bahwa Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahtaraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi di luar proses peradilan pidana.

Tentunya hal tersebut bertujuan untuk Mencapai perdamaian antara korban dan anak, Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Pada kegiatan tersebut dilaksanakan juga penandatanganan kerjasama (MoU) antara Lapas Padangsidimpuan dan PD Pemuda Muhammadiyah Padangsidimpuan, sebagai wujud sinergi dalam membentuk hukum yang berkeadilan.

(Humas Lapasid)