Tak Bisa Bayar RS, Warga Wadul Dewan. Fraksi PDIP Tagih Janji pak Wali

0
253

Surabaya NAWACITAPOST – Sungguh miris apa yang dialami pasutri Agung dan Silvia warga Sidotopo wetan. Keluarga ini merasa terancam, karena akan dipolisikan oleh pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Kendangsari MERR Jalan Ir. Soekarno Surabaya.

Tak temui jalan keluar, akhirnya pasutri mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya dan diterima langsung oleh Sekretaris Fraksi Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am bersama Khusnul Khotimah, anggota Fraksi sekaligus Ketua Komisi D DPRD Surabaya.

Dihadapan dua dewan, pasutri ini berkeluh kesah terkait ketidakmampuannya membayar biaya rumah sakit atas kelahiran putrinya setahun yang lalu di RSIA, hingga ancaman dipolisikan oleh pihak RSIA.

Kejadian ini berawal setahun yang lalu, tepat diakhir bulan Agustus 2020. Silvia, istri Agung divonis agar melahirkan secara operasi (sesar) dan dikenakan deposit sebesar Rp 4 juta oleh pihak RSIA.

“ Sekitar bulan Agustus tahun Lalu, karena kondisi emengency saya mau melahirkan, dan sebelumnya kita juga sudah disodori tanda tangan untuk biayanya sesuai dengan brosurnya sekitar 19 juta, tetapi saat pulang tagihannya membludak sekitar 28 juta,” terang Silvia yang masih ber-KTP jalan Maspati Bubutan.

“Waktu itu ditolong pak Baktiono (Ketua Komisi C DPRD Surabaya Fraksi PDIP, red), hingga kami cuma harus membayar 15 juta dengan cara diangsur dan difasilitasi untuk mendapat KIS (Kartu Indonesia Sehat). Tapi kami tetap tidak mampu membayarnya,” tutur Sivia kepada Nawacitapost, Kamis 14 Oktober 2021.

Meski sudah punya kartu KIS, Silvia mengaku, sampai hari ini KTP miliknya serta SKL (Surat Keterangan Lahir) putrinya masih ditahan oleh pihak RSIA, dengan alasan dijadikan jaminan.

“Kartu KIS, oleh pihak RS dinyatakan tidak bisa digunakan karena tidak ada kerjasama dengan BPJS,” katanya.

“Saya kesulitan mengurus akte, karena KTP dan SKL ditahan pihak Rumah Sakit karena tidak bisa melunasi,” keluhnya.

Harapannya, dengan fasilitator anggota DPRD, permasalahannya bisa teratasi dan dokumen-dokumennya bisa dikembalikan.

Menerima aduan tersebut, Abdul Ghoni Muhklas Ni’am, menjelaskan bahwa adanya kejadian yang memprihatinkan ini, Fraksi PDIP meminta Pemkot Surabaya untuk memberikan perhatian yang serius.

“Mereka warga ber-KTP Surabaya, dan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Maka pemkot Surabaya wajib menjamin kesehatannya, sesuai janji pak Wali Berobat gratis cukup menunjukkan KTP Surabaya,” ucapnya.

“Segera kita akan berkirim surat ke Walikota, Kadinkes, dan pihak Rumah Sakit untuk menindaklanjuti masalah ini. Sekaligus berharap agar tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini,” ujarnya.

Sebagai Partai Wong Cilik, Ghoni menegaskan, PDI Perjuangan siap membantu setiap kesulitan yang menimpa warga Surabaya.

Menambahkan, Khusnul Khotimah menerangkan bahwa dirinya sudah mengkoordinasikan dengan dinas kesehatan agar bisa berkomunikasi dengan pihak RS, apakah benar data pasutri ini telah dilaporkan ke Kepolisian.

Terkait masalah ini, harus ada intervensi dari Pemkot, terutama bisa dimasukkan ke data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) agar dapat menerima bantuan berupa program kesehatan dan program yang lainnya.

” Kami (seluruh jajaran Fraksi PDIP, red) berharap agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, sekaligus mendorong seluruh Rumah Sakit yang ada di Surabaya agar bisa bekerjasama dengan BPJS. Apalagi kota Surabaya sudah masuk cakupan UHC (Universal health Coverage) yang seluruh preminya ditanggung oleh pemerintah, khususnya bagi warga yang berpenghasilan rendah,” tandasnya. (BNW)