Jakarta, NAWACITAPOST – Di hari kedua kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ketapang, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Fery Monang Sihite, berkesempatan untuk bertemu dengan Bupati Ketapang Martin Rantan di Pendopo Bupati Jalan H. Agus Salim, Ketapang Kamis (30/9/2021).

Ditemui Bupati Ketapang di ruang tamu Pendopo Bupati, Fery langsung mengenalkan diri serta para pendampingnya dari Kanwil Kemenkumham Kalbar diantaranya Kepala Divisi Keimigrasian Pamuji Raharja, Kepala Bagian Umum Ismanto Kurniawan, Kasubbag Kepegawaian Wan Abubakar serta Kasubbag Program dan Pelaporan Iwan Pramori, dan turut didampingi juga oleh Kepala Lapas Kelas IIB Ketapang, Ali Imbran serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang, Catur Adi Putra.

Fery kemudian mengungkapkan kondisi dua satuan kerja dibawah kendalinya yang berada di Kabupaten Ketapang ini yaitu Lapas Kelas IIB Ketapang dan Kanim Kelas III Non TPI Ketapang.

Baca Juga : Hari Kopi Internasional, Ini Kopi Andalan Presiden Jokowi dan Menteri

Dijelaskan Fery bahwa Lapas saat ini sudah dalam kondisi yang cukup memprihatinkan dengan jumlah populasi hunian yang overcrowded dimana saat ini dengan kapasitas daya tampung 250 orang, namun terkini dihuni oleh sebanyak 822 orang warga binaan Pemasyarakatan.

“Kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa tingkat hunian Lapas saat ini sudah mencapai lebih dari 300 persen dengan lebih dari 60 persennya adalah pidana kasus Narkoba, untuk itu kami mohonkan kepada Bapak bagaimana untuk kita sama-sama memikirkan nasib dan kondisi WBP tersebut yang tak lain adalah penduduk warga Kabupaten Ketapang”, ungkap Fery.

Posisi Lapas yang berada di Jalan Letjen S. Parman dengan kondisi bangunan yang sudah cukup tua serta berada tak jauh dari pusat kota juga turut menjadi perhatian karena dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan sekitar. Hal ini diharapkan Fery dapat menjadi pertimbangan bersama dalam membenahi Lapas agar dapat memberikan pelayanan dan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Ketapang.

Baca juga :  Facebook Akui 419 Juta Nomor Telepon Pengguna Bocor di Internet

“Untuk Kanim Kelas III Non TPI Ketapang sendiri, saat ini sedang kami usulkan agar dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi demi pelayanan yang lebih baik juga untuk masyarakat di Kabupaten Ketapang. Dan dipandang dari luas wilayah serta jumlah masyarakat di Kabupaten Ketapang ini, kami juga berencana akan mengusulkan kenaikan kelas Kanim dari kelas III ke kelas II”, ujarnya.

Tak lupa Fery juga menyampaikan tentang rencana pembangunan rumah dinas bagi para pegawai yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR diatas lahan yang telah dihibahkan oleh Pemkab Ketapang kepada Kementerian Hukum dan HAM Kalbar.

Bupati Ketapang, Martin Rantan yang saat ini menjabat di periode keduanya menyatakan dukungan penuhnya kepada Kementerian Hukum dan HAM Kalbar baik itu dibidang Pemasyarakatan maupun bidang Keimigrasian.

Baca Juga : Lapas Ampana Terima Bantuan Penanganan Covid-19 dari BSI Cabang Ampana

“Saat ini kami sudah menjalin hubungan yang cukup baik dengan Kepala Lapas serta Kepala Kantor Imigrasi Ketapang, dan hal ini sudah pernah kami bahas baik permasalahan di Lapas maupun pada Kantor Imigrasi Ketapang. Mengenai kondisi Lapas, sebelumnya sudah pernah kami bahas untuk melakukan relokasi ke tempat yang baru yang lebih baik dipinggiran kota Ketapang, namun Kepala Lapas belum dapat memberikan jawaban karena sebelumnya harus dengan persetujuan atasannya. Nah, berhubung Bapak Kakanwil ada disini, ini merupakan waktu yang sangat pas untuk membahas perihal relokasi ini”, ujar Martin Rantan.

Martin yang pada kesempatan tersebut juga didampingi oleh H. Dolbat yang diperkenalkan sebagai tokoh pemerhati pembangunan Kabupaten Ketapang juga menyatakan akan mendukung kegiatan Kemenkumham Kalbar yang menurutnya juga akan membantu perkembangan pembangunan di Kabupaten Ketapang ini.

Baca juga :  Walikota Irsan Menerima Silaturahmi Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Padangsidimpuan

(Kornelius Wau)