Tingkatkan Implentasi Pertukaran Data Antar APH, Kalapas Kelas IIB Panyabungan Kanwil Kemenkumham Sumut Beserta Jajaran Ikuti Sosialisasi SPPT-TI

0
49

Panyabungan, NAWACITAPOST : Dalam rangka mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel , Kalapas Kelas IIB Panyabungan Kantor Wilayah Sumatera Utara beserta jajaran ikuti kegiatan Sosialisasi SPPT-TI secara virtual bersama Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukam,  Selasa (28/9/2021).

Baca Juga : Lima Orang Pegawai Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Kanwil Kemenkumham Sumut, Terima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Dari Presiden Joko Widodo

Kegiatan Sosialisasi SPPT-TI ini, merupakan tindak lanjut Perpres No. 54 Tahun 2018, tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Target Perluasan Implementasi Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), Tahun 2021-2022 tingkat Polda/Kejati/Pengadilan Tinggi/Kanwil Kumham. Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI).

SPPT-TI merupakan sistem yang mengintegrasikan data perkara dari masing-masing sistem yang dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara. Maka dari itu , pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan akan sangat membantu koordinasi antar instansi penegak hukum.

Kegiatan Sosialisasi Implementasi Pertukaran Data antar instansi Penegak Hukum melalui SPPT-TI ini diikuti oleh Kalapas, Kasi Bimnadik dan Giatja, Kasubsi Registrasi dan Bimkemas, serta Operator yang bertempat di Aula Meeting Room dan dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

Harapannya, Implementasi Pertukaran Data antar instansi Penegak Hukum melalui SPPT-TI ini memang berjalan dengan semestinya agar transparansi pidana terwujud di masyarakat.

Narasumber Ditjen Pemasyarakatan mengingatkan kepada seluruh jajaran melalui teleconference agar inputan data dan kualitas data yang diinput pada sistem informasi SDP di satuan kerja agar terus diawasi agar data tersebut dapat dipertukarkann di puskarda.

Narasumber dari Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Bappenas turut menjabarkan materi implementasi SPPT-TI di masing-masing instansi.

(Humas Lapanya)