Komisi C DPRD Surabaya saat melakukan sidak di lokasi SPBU Jalan Ir Soekarno (MERR) Selasa 28 September 2021, pagi

Surabaya NAWACITAPOST – Memang, dalam melaksanakan tugasnya, komisi C DPRD Surabaya sudah selayaknya melakukan peninjauan setiap pelaksanaan pembangunan di kota Surabaya.

Seperti yang dilakukan pagi tadi, Selasa 28 September 2021. Rombongan Komisi C melakukan sidak (inspeksi mendadak) proses pembangunan SPBU di Jalan Ir Soekarno (MERR) , Surabaya.

Diketahui, jalan Ir. Soekarno atau biasa disebut MERR merupakan ruas jalan di Surabaya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau ruas jalan nasional

Jadi secara otomatis perijinannya bangunan yang ada dijalan tersebut juga melibatkan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN)

Saat gelaran hearing digedung Dewan, Kamis lalu (23/9), Komisi C memang menyoroti terkait penebangan 6 pohon dan penutupan seng yang melebihi area SPBU.

Namun, dilokasi sudah dijelaskan pimpinan proyek bahwa penebangan 6 pohon sudah dikoordinasikan dengan Pemkot dan sudah diganti sebanyak 455 pohon.

Sedangkan untuk pemasangan seng, pihak proyek SPBU pun menjelaskan hanya untuk sementara demi keamanan pengguna jalan karena ada alat berat yang digunakan.

Kepada media usai sidak, ketua komisi C Baktiono mengatakan bahwa dalam hal perijinan, pembangunan SPBU sudah terbilang lengkap.

“Izinnya sudah lengkap termasuk amdal lalin dari Dishub, ada DKRTH semua sudah dibantu sesuai mekanisme aturan, ” Katanya.

” 6 pohon yang ditebang pun sudah diganti 455 pohon, semua sudah sesuai dan sudah ada tanda terima,” Tambah politisi PDI Perjuangan ini.

Dari amatannya, Baktiono bersama Komisi C menemukan permasalahan baru yakni pada penutup drainase (saluran air) yang dirasa kurang tepat sesuai aturan yang ada.

Namun menurutnya, hal tersebut dimungkinkan karena ada miskomunikasi berkas yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk manhole (penutup saluran) di area SPBU.

“Ada mis sedikit dari BBPJN terkait dengan adanya manhole, dari pihak SPBU mengajukan manhole nya 60×60 cm, tapi di BBPJN tertulis 1 m x 1,5 m,” terangnya.

Baca juga :  KETUA KORCAB V MENDAMPINGI KETUA DJA II KUNKER KE MESS KOWAL LAKSAMANA MALAHAYATI

Terkait hal ini, Baktiono akan meminta surat (dokumen) asli yang dikeluarkan BBPJN sebagai pembanding dan meminta dilakukan revisi dengan disesuaikan standart pemerintah kota.

“Karena kalau ini langsung diganti oleh pemilik sedangkan dari BBPJN masih memakai yang lama nanti juga akan menyalahi aturan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Alif Perwakilan BBPJN menyampaikan, pihaknya telah melakukan survey di lokasi SPBU dan belum melihat adanya manhole seperti yang direkomendasikan.

“Mungkin ini juga mis dari kami, melalui gambar detail manholenya belum kami lihat. Namun secara sketsa di situ ada manhole,” terangnya.

Disisi pengelola SPBU, Steven Hastono mengklaim telah mendapat izin dari dinas-dinas terkait proses pembangunan SPBU.

“Tadi sudah diperiksa, semua izin saya komplit, untuk penebangan pohon kami ada ijinnya juga, dan kami ganti di kebun bibit sesuai dengan rekomendasi dinas pertamanan,” jawabnya.

Untuk drainase, sambung Steven, pihaknya sudah mengikuti sesuai skema yang diberikan BBPJN pada awal perencanaan pembangunan dan sementara ini menunggu revisi dari BBPJN.

“Nanti akomodir kita buka, sebab izinnya kita gambarnya seperti itu. Sekarang atas permintaanya anggota dewan kita akan betulkan sambil nunggu revisi dari BBPJN,” lanjutnya. (BNW)