Kemenkumham Kalbar Verifikasi Dokumen Pemberi Bantuan Hukum PLBH Gema Bersatu

0
44

Jakarta, NAWACITAPOSTTim Kelompok Kerja Daerah (POKJADA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat yang dipimpin oleh Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Andy Hermawan Prasetio melaksanakan Verifikasi Faktual Dokumen/Lapangan Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019 – 2021 pada Perkumpulan Lembaga Gerakan Masyarakat Bersatu (PLBH GEMA BERSATU) di Kabupaten Ketapang, Jumat (24/09/2021).

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi kali ini Tim POKJADA Kanwil Kemenkumham Kalbar melaksanakan pemeriksaan dokumen dan faktual lapangan secara langsung pada Kantor LBH/OBH tersebut yang dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 sesuai yang telah ditetapkan.

Tim POKJADA Kanwil Kemenkumham Kalbar melakukan pemeriksaan dokumen bantuan hukum yang dilaksanakan oleh PLBH Gema Bersatu mulai dari Tahun 2019 s.d 2021 dan pengecekkan kesesuaian berkas yang telah diupload pada saat pendaftaran Pemberi Bantuan Hukum untuk Periode 2022 s.d 2024 di aplikasi sidbankum BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Tengku Amiril Mukminin, S.H. selaku Ketua PLBH GEMA BERSATU menyampaikan harapan kepada Tim POKJADA Kanwil Kemenkumham Kalbar agar PLBH GEMA Bersatu Ketapang dapat lulus/terakreditasi kembali di Kementerian Hukum dan HAM selaku Pemberi Bantuan Hukum bagi orang/kelompok orang miskin dan meningkatkan akreditasi dari akreditasi C menjadi akreditasi B.

Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Andy Hermawan Prasetio kemudian memberikan saran kepada PLBH GEMA Bersatu.

“PLBH GEMA BERSATU dalam hal ini harus lebih meningkatkan eksistensinya dalam hal Pemberian Bantuan Hukum secara gratis melalui pembuatan banner, leaflet, maupun melalui media sosial guna penyebarluasan informasi khususnya bagi orang miskin/kelompok orang miskin, dan terus bersinergi kepada pihak masyarakat maupun aparatur hukum setempat”, ungkap Andy.

“PLBH GEMA BERSATU juga harus terus berupaya guna tercapainya serapan anggaran melalui pelaksanaan litigasi maupun nonlitigasi”, tutup Andy.

(Kornelius Wau)