Guru Bahasa Indonesia Baktiraja Menangkan Gugatan terhadap Bupati Humbahas, Ada Apa?

0
1546

Jakarta, NAWACITAPOST – Dorhanan Lumbantoruan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) SMPN 1 Baktiraja, Sumatra Utara, memenangkan gugatannya di Pengadian Tata Usaha Negara Medan terhadap Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor terkait dirinya yang dimutasi tanpa sebab ke SMPN 2 Pakat dan SMPN 8 Pakat sejak tanggal Maret 2021 lalu.

Atas kemenangan gugatan itu, Bupati Humbahas diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan (SK) mutasi dan mewajibkan merahabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Dorhanan pada keadaan semula.

Ketika dikonfirmasi Nawacitapost.com, Jupryanto Purba selaku kuasa hukum Dorhanan membenarkan hal tersebut. Jupriyanto menjelaskan, Dosmar melayangkan SK kepada Dornahan pada 8 Maret 2021.

“Awal mula kasus ini terjadi, pada tanggal 28 Februari 2021 Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjamahor dilantik. Setelah pelantikan, ia membuat SK mutasi pada 8 Maret 2021,” jelas Jupryanto.

Artinya, dalam tenggang waktu yang singkat, Dosmar melakukan mutasi seorang ASN guru Bahasa Indonesia Dorhanan. Jupriyanto mengatakan adanya kejanggalan dan tidak adanya manfaat terhadap mutasi tersebut.

“Menurut saya ada kejanggalan pada mutasi itu, yang membutuhkan guru Bahasa Indonesia sebenarnya SMPN 1 Baktiraja, tempat asal ia mengajar, tetapi ia dimutasi ke SMPN 2 Pakat, dimana guru Bahasa Indonesia pada sekolah tersebut sudah ada dua orang untuk mengajar enam kelas. Sedangkan di SMPN 1 Baktiraja ada dua orang guru untuk mengajar 18 kelas. Artinya, mutasi ini tidak memberikan manfaat,” tegasnya.

Jupriyanto menyimpulkan, saat Dosmar memberikan mutasi, ia tidak menggunakan aturan, dimana seharusnya mutasi didasarkan pada analisa jabatan.

“Faktanya, saya pernah menanyakan ke kepala sekolah SMPN 2 Pakat, apakah dia pernah mengajukan permohonan ke pemerintah daerah untuk mengajukan penambahan guru? Ternyata tidak ada, padahal itu syarat utama. Dasar penerbitan SK bupati juga tidak ada dasar atau alasan hukumnya,” ujar Jupriyanto.

“Yang kedua, apakah saat pembuatan mutasi merupakan kewenangan bupati? Jika memang beliau ingin melakukan mutasi, aturan yang berlaku harus dalam jangka waktu enam bulan menjabat, bukan dalam hitungan hari,” tambahnya.

Selanjutnya, Jupriyanto menambahkan, tidak adanya asas keterbukaan saat putusan tersebut dilayangkan. Dalam persidangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengakui fakta tersebut. SK yang mereka terbitkan tidak sesuai dengan prosedur karena tidak disertai dengan rekomendasi dari kepala dinas.

“Karena tidak sesuai dengan rekomendasi tersebut, mereka membuat SK kedua. Mereka membuat SK kedua adalah SK perubahan, bukan SK pembatalan dari SK pertama. Jika yang benar, seharusnya batalkan dulu SK pertama, baru buat SK kedua,” tegas Jupriyanto.

Diduga, Dosmar melakukan mutasi kepada Dorhanan sebab suami Dorhanan yaitu Marudut Situmorang ialah seorang pendukung saingan politik Dorhan pada pilkada lalu.

Perlu diketahui, hingga saat ini belum ada itikad baik dari Pemkab Humbahas maupun Bupati Humbahas terhadap Dorhanan.