Dialog Interaktif Radio Kanwil Kemenkumham Sumut Soal Berkewarganegaraan Ganda

0
84

Medan, NAWACITAPOSTKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Dialog Interaktif yang dilaksanakan secara online Terkait Syarat Dan Prosedur Pelaporan oleh Anak Bekewarganegaraan ganda serta Status kewarganegaraan Ganda Dalam Hukum Indonesia, Kamis (9/9/2021). Bertempat di Cafe Rumah Pohon Medan.

Narasumber antara lain Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Bapak Anggiat Napitupulu, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dr. Agusmidah SH, MHum dan Bapak Arpian Saragih, S.Sos M.Si yang merupakan narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait anak berkewarganegaraan ganda serta status kewarganegaraan ganda dalam hukum Indonesia.

Sebagai informasi, instrumen hukum di Indonesia yang mengatur terkait kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun dalam instrumen hukum yang dimaksud, tidak dikenal adanya status kewarganegaraan ganda.

Baca Juga : Kronologi Penangkapan 3 Tersangka Pencurian Oleh Polda Kepri

Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan bahwa peristiwa hukum terkait anak yang memiliki kewarganegaraan ganda ini diakibatkan oleh terjadinya peristiwa hukum yang mendahului yakni adanya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang mana pada masing-masing negara yang bersangkutan menganut asas kewarganegaraan yang berbeda (ius soli dan ius sanguinis).

Terjadinya perkawinan campuran tentunya tidak dipermasalahkan, sebagaimana hak untuk membentuk keluarga juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, akan tetapi anak yang terlahir dari hasil perkawinan campuran ini akan memiliki hak untuk memilih kewarganegaraannya sendiri dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau telah menikah. Apabila dalam kurun waktu yang dimaksud anak tersebut tidak memilih kewarganegaraannya, maka anak tersebut tidak lagi dianggap berkewarganegaraan Indonesia.

Narasumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menghimbau agar masyarakat tertib secara administrasi dengan cara seluruh peristiwa kependudukan hendaknya dilaporkan kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Akademisi FH USU menjelaskan pentingnya informasi seperti status kewarganegaraan ini hendaknya diinformasikan secara lebih meluas oleh Pemerintah melalui media campaign agar lebih diketahui dan dipahami masyarakat luas.

(Kornelius Wau)