Pejabat NTT Diduga Langgar Aturan PPKM, Pengamat Hukum : Kapolda Jangan Ragu Bertindak

0
342
Acara TPAKD Provinsi NTT di Pantai Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Jumat 27 Agustus 2021 diduga melanggar PPKM. foto ist. (rakyatNTT.com).

Jakarta, NAWACITAPOST – Berbalut acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota se provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dihadiri Gubernur, Wakil Gubernur NTT, para Bupati dan Walikota se NTT,  dan pejabat Pemprov NTT, di Desa Otan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Jumat 27 Agustus 2021.

Baca Juga : Petinggi Nasdem menyambangi PKS dan Sindir Gerindra

Bukan mendapat apresiasi warga, malah kritikan pedas dari netizen dan kalangan asal NTT. Pasalnya, yang hadir di acara itu selain tidak menggunakan masker, pemberlakuan PPKM masih diterapkan sampai 6 September 2021.

Bahkan Kapolri sudah mengeluarkan surat telegram ke seluruh Kapolda di Indonesia terkait penegakan protokol kesehatan Covid -19 Nomor ST/3220/XI/KES.7./2020/ Tanggal 16 Oktober 2020, Telegram Kapolri itu ada dua : Pertama Agar seluruh jajaran kepolisian menegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar Protokol Kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua Apabila dalam penegakan perda atau peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya penolakan ketidakpatuhan  atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas kepada siapapun.

Acuan dari surat telegram itu Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 218 KUHP jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Mencermati dua aturan yang telah dibuat dan berlaku bagi siapa saja. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selastinus, mengatakan apa yang terjadi dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan hampir seluruh Bupati se NTT dan Walikota dapat dikualifikasi sebagai sikap insubordinasi atau pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah pusat, mengkhianati instruksi Gubernur NTT dan rasa keadilan publik terlebih-lebih ini masuk kategori sebagai tindak pidana.

Lanjut Petrus, “agar Kapolda jangan ragu mengambil tindakan terkait kerumunan di acara tersebut. Jangan gencar melaksanakannya kepada warga,” tegasnya.