Dibalik Semak Belukar Tanjung Moco Dompak, Ada Penggalian Batu Cadas

0
396

Tanjungpinang, NAWACITAPOSTJalan Tanjung Moco (Dompak) Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, ternyata dibalik semak belukar ada tambang/penggalian batu cadas yang diduga tidak mengantongi izin.

menurut keterangan dari salah seorang warga pekerja di lokasi tersebut yang tidak mau disebutkan namanya bahwa kegiatan penggalian batu cadas itu atas persetujuan RT setempat (Kelam Pagi) serta yang punya lahan.

“Kalau masalah izin kami tidak tahu dan ini sudah beroperasi lama,” ucap pekerja.

Dengan mengetahui hal itu, awak media langsung konfirmasi ke Ketua RT 03 Ulai melalui Via Whatsapp.

RT menjelaskan bahwa kegiatan penggalian tersebut atas kemauan masyarakat.

“Karena musim Covid-19 Masyarakat mengeluh untuk mencari nafkah. makanya kita arahkan ke sana untuk menggali batu cadas tersebut. Selain itu pekerja di sana bukan hanya warga saya sendiri, akan tetapi ikut juga warga RT 04. Itupun sudah ijin dari pemilik lahan,” ucap  Ulai kepada Media.

Namun, yang sangat disayangkan, sewaktu media menanyakan terkait izin serta pemilik lahan tersebut, Ulai tidak mau menjawab atau menjelaskan hal itu sehingga menjadi tanda tanya besar.

Ada apa dengan Ulai bungkam soal izin serta pemilik lahan tersebut? Sementara, Hendri (DLH) merasa kaget saat media konfirmasi kegiatan itu, sepertinya tidak mengetahui penggalian batu cadas tersebut.

“Pemberitahuan tidak ada dari pemilik Lahan beserta pengurusnya, berarti itu ilegal,” pungkasnya.

Secara garis besar terkait kegiatan tambang dan galian seharusnya mentaati dan mengikuti aturan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Karena pada setiap pelaku usaha pertambangan sudah menjadi sebuah kewajiban agar terhindarnya para pelaku usaha pertambangan dari sanksi pidana.

Dengan ketidak terlibatan negara dalam usaha pertambangan, maka usaha pertambangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pertambangan illegal atau pertambangan tidak memiliki izin sesuai peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia.

Selain itu, begitu juga tanggapan dari salah seorang Advokat ternama di Kota Tanjungpinang Kepri (JS), mengatakan bahwa walaupun itu pertambangan rakyat juga harus memiliki izin.

“Karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, setiap kegiatan yang dilakukan diatasnya harus berdasarkan koridor hukum yang berlaku,” ungkap JS.

Artinya tidak bisa semena-semena pengusahaan atas tanah tersebut dan harus memperhatikan aspek-aspek yuridis yang mengatur perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah tersebut,” tutupnya.

(Yosdarson Daeli)