Sudjonggo : Selama Notaris Patuhi Aturan Kode Etik Notaris, PMPJ Bakal Mudah Dilakukan

0
146

Cibinong, NAWACITAPOSTKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sudjonggo melakukan kegiatan pengarahan kepada para Notaris di Wilayah Kabupaten Bogor untuk mendukung penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam dunia kerja notaris, Kamis (26/08/2021).

Dalam arahannya, Sudjonggo mengatakan bahwa hal krusial yang harus diperhatikan dalam memastikan posisi notaris yang aman adalah prinsip dan kewaspadaan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan sesuai kode etik notaris.

“Untuk itu prinsip seksama dan kehati-hatian sangat krusial dalam situasi seperti ini, selama notaris mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam hukum positif dan kode etik notaris, maka dapat menjalankan jabatan dengan tenang dan aman” tuturnya.

Tujuan penerapan PMPJ, salah satunya untuk membantu negara dalam hal mewujudkan Indonesia yang bersih, jujur, dan sejahtera dengan Notaris yang jujur. Selain itu dapat membentuk citra Indonesia bukan safe haven untuk tindak pidana pencucian uang, dan mampu membantu masyarakat untuk terhindar dari modus TPPU.

Selain itu untuk profesi notaris, akan dapat menjaga marwah dan kehormatan notaris sebagai Officium Nobile.

Kemudian Sudjonggo menambahkan soal peran MPD dan MPW dalam pengawasan terhadap notaris sangat penting untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang di ranah profesi notaris.

“Peran MPD dan MPW sebagai lembaga yang dibentuk untuk membantu Menteri Hukum dan HAM dalam melakukan pengawasan terhadap notaris memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam konteks pelaksanaan jabatan notaris, terutama terkait langkah preventif dan preemptive-nya” tambahnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Sudjonggo sekaligus memberikan pengarahan kepada para Notaris Wilayah Kabupaten Bogor dalam mendukung penerapan PMPJ dalam dunia kerja notaris.

Selain itu, hadir pula Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, Martinef dan Artaji, Kepala Bidang Pelayanan Hukum sekaligus anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Ahmad Kapi Sutisna, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Usman Madjid, Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deden Firmasnyah, Ketua Pengurus Daerah Kab. Bogor Ikatan Notaris Indonesia, Nenden Esty Nurhayati, Perwakilan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kab. Bogor, dan Para Notaris di Wilayah Kab. Bogor PMPJ Cibinong 1.

Sekedar informasi, PMPJ merupakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme bagi Notaris. Karena Notaris harus mengidentifikasi, memverifikasi dan pemantauan sesuai dengan profil orang yang bertransaksi.

Dalam pelaksanaannya, Notaris wajib untuk mengisi formulir CDD sebagai bukti bahwa PMPJ telah dilakukan oleh Notaris. Hal ini akan melindungi Notaris apabila dikemudian hari ditemukan indikasi TPPU/TPPT pada transaksi tersebut. Selain pengisian formulir CDD, Notaris wajib melakukan penilaian risiko dan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya TPPT/TPPU.

(Emrick)