Surabaya NAWACITAPOST – Terkait akan dipangkasnya anggaran Kedewanan DPRD kota Surabaya, Komisi A DPRD segera melakukan rapat koordinasi bersama beberapa instansi terkait diantaranya Kabag Keuangan, Bappeko kota Surabaya dll serta Sekretariat DPRD Surabaya, Kamis 19 Agustus 2021, di ruang Komisi A Yos Sudarso.

Usai rapat, Camelia Habiba kepada media menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran Kedewanan merupakan upaya Pemkot Surabaya merasionalisasi semua anggaran belanja sehingga bisa direalokasikan ke anggaran penanganan pandemi COVID-19.

” Kami (Komisi A, red) telah mengevaluasi masalah anggaran DPRD dengan sekwan (sekretaris dewan, red). Saya yakin bisa menghemat dan mengefesiensi relokasi anggaran untuk penanganan covid 19,” Ungkap Habiba kepada Nawacitapost.com.

” Insya Allah anggaranya bisa mencapai kurang lebih 25 sampai 30 milyar dan sekarang masih di hitung ulang oleh sekwan yang akan kita relokasikan ke kegiatan penaganan covid 19 di kota surabaya,” Lanjutnya.

Anggaran tersebut, menurut Habiba salah satunya akan dipergunakan untuk pembayaran insentif para nakes (tenaga kesehatan) yang 25% beberapa waktu lalu yang tidak tercover oleh pemerintah pusat.

Mudah mudahan para nakes di kota surabaya segera bisa menerima hak insentifnya.

” Itu merupakan bentuk apresiasi kita pada para nakes yang menjadi garda terdepan untuk penanganan covid 19 di surabaya, ” Kata Habiba lagi.

Yang kedua, komisi A juga berharap nantinya anggaran sisa rasionalisasi akan di alokasikan untuk tambahan fasilitas vaksin karena melihat masih banyaknya laporan masyarakat yang kesusahan untuk mencari tempat vaksin, baik untuk dosis pertama maupun yang kedua.

Dalam hal ini, Habiba memberikan catatan kepada pemkot bahwa kegiatan vaksinasi massal wajib dikaji kembali atau di evaluasi.

” Saya mengamati bahwa kegiatan vaksinasi yang digelar besar-besaran justru menambah kluster-kluster keluarga baru,” Terangnya.

Baca juga :  Sebanyak 8.355 Rumah Warga Tiga Kabupaten terdampak Banjir Kalimantan Tengah

Dari situ ia menyarankan agar kegiatan vaksin difokuskan di puskesmas puskemas setempat.

Teknisnya, pihak puskesmas dapat menjadwalkan sekaligus melakukan melakukan pendataan secara bergiliran. ” Lebih baik kita yang mendekat ke masyarakat,” Ujar Habiba yang mengaku tidak pernah menerima data warga yang telah tervaksin dan belum.

Dengan tegas, habiba meminta agar Pemkot juga melaporkan data warga yang sudah di vaksin dan yang belum di vaksin,

Dari data tersebut, Dewan akan berkoordinasi melalui pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).

” Di situ kita akan ketahui berapa kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya supaya warga surabaya bisa tervaksin semua,” Tandasnya. (BNW)