Komplain Upah Dipotong Lebih Dari 50%, Pekerja Bongkar Muat Dompak terkena PHK

0
209

Tanjungpinang, NAWACITAPOSTNasib tenaga kerja bongkar muat yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) di Dompak Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terjadi PHK karena komplain masalah upah yang dipotong lebih dari 50%. Hal itu di sampaikan langsung oleh salah seorang buruh, Donli Simamora, Sabtu (31/07).

Sesuai keterangan dari Donli bahwa sebelumnya, buruh menerima upah bongkar sebesar Rp350.000 untuk kontainer BMA dan Rp450.000 untuk Kontainer Meratus 20pcs, sementara sekarang hanya Rp160.000.

Sedangkan, untuk Kontainer Meratus 40pcs sebelumnya seharga Rp800.000 dan sekarang menjadi Rp320.000 per Kontainer. Terkait hal itu Donli dan kawan-kawan tidak terima atas adanya potongan upah tersebut dengan alasan pandemi.

“Kami tidak terima potongan ini, kami punya anak dan istri, mau kasih makan apa kalau kayak gini lagian ini musim yang sangat emergency,” ucapnya kesal didampingi teman-temannya.

Bahkan, lanjutnya, pihaknya sudah mencoba menanyakan ke pihak pelayaran BMA dan Meratus.

“kemarin kami sudah tanya beberapa Pelayaran dan mereka bilang tetap harga yang sama dengan harga sebelumnya. Makanya kami bingung kemana uang kami yang dipotong ini,” jelasnya.

Sadisnya lagi sambung Donli, karena komplain terkait upah, Ketua Buruh B Manurung langsung melakukan PHK tanpa ada teguran dan kesalahan.

“Sementara kami di tempat bongkar muat tersebut bukan baru tapi sudah bertahun tahun (7 tahun) serta tidak pernah melakukan kesalahan kesalahan dalam pekerjaan seperti berkelahi, mencuri dan lain lain,” ucapnya.

Pertanyaannya, apakah hal itu tidak boleh dipertanyakan? Donli sangat kecewa serta menyayangkan hal itu bisa terjadi, seakan akan sudah tidak ada lagi peraturan dan hukum di negeri ini khususnya Kota Tanjungpinang.

“Alasan Ketua Buruh tidak masuk di akal, hanya gara-gara pandemi upah kami dipotong sebesar gitu serta mem-PHK, kami minta keadilan saja,” jelasnya.

Selain itu Donli menjelaskan bahwa Menaker Ida pun pernah mengingatkan bahwa di musim pandemi/PPKM Darurat tidak boleh ada PHK.

Terkait hal ini, mediapun mencoba menghubungi B Manurung. Namun handphone yang bersangkutan tidak aktif alias di luar Jangkauan.

(Yosdarson Daeli)