Pansus DagDus : Gudang Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Berhak dapat TDG

0
182
Anggota Komisi C, Ashri Yuanita Haqie

Surabaya NAWACITAPOST – Perlunya pendataan sekaligus support terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) di Surabaya, DPRD kota Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) Perdagangan dan Perindustrian DPRD Kota Surabaya mensupport kepada Pemkot Surabaya, agar semua pelaku usaha mikro yang memiki gudang dapat diberikan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Hal ini diungkapkan Ketua Pansus Raperda Perdagangan dan Perindustrian, Ashri Yuanita Haqie, S.E, SH saat melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder yang berkaitan, Kamis, 29 Juli 2021

Menurut Ashri, selama ini yang diberikan Tanda Daftar Gudang atau TDG hanya pelaku usaha besar hingga pengusaha kakap saja.

“Selama ini yang diberikan TDG adalah gudang dengan luas lahan 1.000 meter lebih, ini jelas pelaku usaha besar. Sementara yang gudang dengan luas lahan 100 meter tidak diberikan TDG atau Tanda Daftar Gudang.” jelas Ashri kepada Nawacitapost usai rapat pansus.

Masih politisi perempuan PDI Perjuangan, Pansus mengusulkan dalam salah satu ayat di Pasal 61 Raperda Perdagangan dan Perindustrian, agar gudang dengan luas lahan 100 meter bisa diberikan TDG.

“Ini baru saja kami rapat dengar pendapat secara virtual dengan Disperindag membahas gudang, dan pembahasan gudang masuk dalam tahap akhir Raperda. Semoga bulan Agustus ini Raperda Perdagangan dan Perindustrian digedok atau disahkan menjadi Peraturan Daerah atau Perda.“ tegas Ashri.

Ia mencontohkan, misalnya usaha gas elpiji yang memiliki gudang meski luas lahannya hanya 100 meteran, pemilik gudang gas elpiji wajib memiliki TDG. ” Ini hanya contoh,” katanya.

Disisi lain, kata anggota komisi C DPRD kota Surabaya ini, seharusnya Raperda Perdagangan dan Perindustrian sudah selesai, namun karena ada perubahan Peraturan Pemerintah (PP) soal Perdagangan dan Perindustrian, maka Pansus menunggu UU Cipta Kerja selesai jadi kerja Pansus sedikit terbengkalai.

Ia kembali menambahkan, karena kita menunggu aturan diatasnya dulu yaitu pemerintah pusat. Jangan sampai kita sudah buat Perda tapi tidak efektif, karena diatasnya masih banyak penyesuaian.

“Saat ini UU Cipta Kerja clear, pembahasan PP Perdangan dan Perindustrian juga sudah selesai, maka kita mulai bahas kembali. Semoga Raperda Perdagangan dan Perindustrian bulan Agustus ini selesai, sehingga selesai juga kerja Pansus.” harapnya.

Ashri kembali menambahkan, terkait toko swalan, mini market, Dept. Store, dan Hypermarket, Pansus masih mengkaji kaitannya dengan jam operasional. Karena selama PPKM saja minimarket sangat tertib dengan aturan PPKM yaitu, operasional dibatasi tutup sampai Pk. 20.00 Wib.

Dengan dibatasinya operasional mini market misalnya, menurut Ashri, tentu memberi keuntungan bagi toko tradisional dan toko kelontong. Pasalnya, selama ini mini market banyak buka sampai 24 jam sebelum masa pandemi.

“Saya pribadi berpendapat, kedepannya kalau bisa operasional mini market ya tutup jam 8 malam saja, karena memberi peluang kepada toko kelontong untuk tetap mendapatkan pembeli.” tukasnya. (BNW)