Penyaluran Dana BST di Jakarta, Rentan Tidak Tepat Sasaran

0
157

Jakarta,, NAWACITAPOST – Pemprov DKI Jakarta kembali mengadakan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST). Seluruh aturan terkait pelaksanaan BST Tahap 5 dan 6 ini tercantum pada Keputusan Gubernur No. 898 Tahun 2021. Adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan dasar selama pandemi Covid-19, adapun dana ini bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, sehingga bukan hanya besaran dana yang di salurkan ke masyarakat terdampak Covid-19 yang diperhatikan, melainkan juga harus di perhatikan pengawasan, akuntabilitas dan sasaran dari penyerapan anggaran tersebut, demikian di sampaikan Iman P Rajasa Koordinator Jakarta Parliament Watch kepada pers, Rabu,21/7/2021 di Jakarta.

“Dana BST itu uang rakyat, jadi harus jelas pemanfaatannya, dan transparan, apakah penerima dana tersebut layak atau tidak, ini yang harus di awasi, jangan jangan si penerima dana tersebut, kerabat pak RT, pak RW dsb?” ucap Iman P Rajasa

Menurut Iman P Rajasa, dari informasi yang di perolehnya, dana BST Tahap 5 dan 6 (Mei dan Juni 2021) diberikan kepada penerima BST pada 19 Juli 2021 sebesar Rp300 ribu setiap bulan tanpa potongan dana. Dengan demikian, total dana bantuan yang diberikan untuk dua bulan sekaligus adalah Rp600 ribu per Kepala Keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat ditarik melalui ATM. Pada 19 Juli 2021, top-up sudah dilakukan bagi 907.616 KK, nah dari data tersebut, dirinya menilai bahwa data tersebut belum transparan dan bahkan rentan di manipulasi.jika di katakan bahwa pengawasan di lakukan melalui aplikasi internet, maka itupun sulit diakses masyarakat, karena tidak semua warga Jakarta paham teknologi internet.
“Lho, bicara transparansi penyerapan anggaran itu, itu wajib hukumnya, dan mesti dapat dengan mudah di akses seluruh warga Jakarta, lha kalau hanya melalui jaringan internet pengawasan nya, bagaimana dengan warga yang gagap teknologi internet?” tukas Iman P Rajasa.

Karena itu, sambung Iman P Rajasa ,Penyelenggaraan BST beserta mekanisme pengawasannya harus yang mudah diakses masyarakat, dan ini harus di masukkan ke Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sehingga ada dasar hukumnya dan ada sanksi hukum bagi penyalahgunaan dana BST, selain itu, agar tidak terjadi manipulasi data penerima BST, dapat di terapkan penyampaian data tertulis dan terbuka di kantor Kelurahan maupun di pos RW, jika ini dilakukan maka warga Jakarta dapat turut menverifikasi soal siapa saja yang layak atau tidak layak menerima bantuan tersebut.

“Data pemilih pemilu aja bisa di umumkan di kantor kelurahan, kenapa tidak, data penerima BST juga di umumkan di kantor kelurahan atau di pos RW, ini perlu di terapkan untuk mencegah terjadi nya manipulasi data, nah masalah BST ini juga harus di masukkan ke Perda, bukan hanya sekedar Pergub, agar jelas dasar hukumnya dan sanksi hukum nya bagi pelaku penyalahgunaan dan manipulasi data penerima dana BST” pungkas Iman P Rajasa

(Tricahyo)