Persiapan P2HAM Bidang HAM Kanwil Kaltim Pantau Indikator Penilaian Pada UPT Kota Tarakan

0
184

Jakarta, NAWACITAPOSTBidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim melakukan kunjungan kerja secara langsung selama 5 (lima) hari mulai tanggal 12 Juli sampai 16 Juli 2021 ke Unit-unit Pelaksana Teknis yang ada di kota Tarakan dan Tanjung Redeb, antara lain Lapas Kelas IIA Tarakan, Bapas Kelas II Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan, Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb dan Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb.

Tujuan dari kegiatan ini bukan hanya sebagai kunjungan biasa, namun juga untuk mengetahui dan mendorong sejauh mana persiapan UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) di tahun 2021.

 Adapun penilaian indikator pelayanan publik berbasis hak asasi manusia, dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator sebagaimana yang tertuang di dalam Permenkumham nomor 27 tahun 2018, beberapa diantaranya seperti kelayakan ruang laktasi, toilet khusus disabilitas, dan lainnya.

Overcrowded menjadi permasalahan umum di setiap UPT Pemasyarakatan namun hal tersebut tidak menghalangi UPT Pemasyarakatan, khususnya dibawah naungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim untuk terus memberikan pelayanan berbasis HAM, baik sarana maupun prasarananya.

Dalam kunjungannya, Kepala Bidang HAM, Kepala Subbidang Pemajuan HAM beserta jajaran masih menemukan beberapa indikator pelayanan yang masih harus di benahi.

Demikian halnya pada Kantor Imigrasi, masih ada beberapa Indikator penilaian yang belum bisa dipenuhi akibat keterbatasan ruang dan anggaran, seperti pemenuhan Guiding Block / Ubin Pengarah Tunanetra, sedangkan Guiding Block tersebut tidak tersedia di wilayah Kaltim. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreatifitas dari petugas Imigrasi maupun Pemasyarakatan dalam memenuhi dan masukan hak asasi manusia.

“Harapan kami kunjungan ini dapat menjadi motivasi tiap UPT untuk meraih P2HAM di tahun 2021 dan ada beberapa masukan dari kami agar segera di benahi dengan baik”, ucap Umi Laily selaku Kepala Bidang HAM