Cafe dan Resto di Gubeng Belum Taat, Komisi B Minta Satpol Jangan Tebang Pilih

0
81

Surabaya NAWACITAPOST – Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya Anas Karno meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya agar dapat tegas dan tidak pandang bulu dalam penertiban tempat usaha yang tidak mematuhi peraturan Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hal ini diungkapkan karena politisi PDI Perjuangan ini masih menjumpai sejumlah tempat usaha seperti restoran, resto dan kafe di wilayah Gubeng, Surabaya yang tidak menjalankan aturan PPKM Darurat yang berlaku sejak 3-20 Juli 2021.

“Sesuai ketentuan PPKM Darurat, restoran dan kafe hanya dapat menerima pesanan take away (makanan dibawa pulang). Namun di Gubeng masih ditemui beberapa restoran dan kafe yang menerima konsumen makan dan minum di tempat,” katanya.

“Jangan sampai ada pembiaran untuk tempat usaha besar, sedangkan untuk tempat usaha kecil seperti PKL (pedagang kaki lima) diperlakukan dengan tegas,” tambahnya.

Anas menjelaskan kondisi perekonomian warga kelas bawah saat pandemi COVID-19 ini cukup memprihatinkan. Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan kebersamaan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam PPKM Darurat agar pandemi ini bisa segera berakhir.

“Tujuan dari penerapan kebijakan PPKM Darurat adalah membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19. Jadi kami berharap semua pihak bisa memahami,” katanya.

Pemerintah, melalui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berulang kali mengajak warga Kota Surabaya untuk melakukan PPKM Darurat ini dengan disiplin. Kalau warga tidak disiplin, maka kasus COVID-19 ini akan terus naik, sehingga ini bisa-bisa diperpanjang.

“Makanya saya mohon kepada warga Surabaya, ayo jalankan ini, sehingga bisa cepat berhenti. Insya Allah ini bisa selesai dalam waktu dua minggu. Tapi kalau ini tidak dilakukan dengan disiplin, ini pasti akan terus berlanjut,” ujarnya.

Ia juga mengaku tidak ingin perekonomian Surabaya terhenti. Bahkan, ia juga tidak ingin pekerjaan untuk mencari nafkah anak-istri terhenti. Makanya, ia meminta ketika bekerja mencari nafkah dan menggerakkan perekonomian harus dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. (BNW/dari berbagai sumber)