Gubernur Bali Koster Ancam Akan Berhentikan Bupati dan Wali Kota Yang Tidak Melaksanakan dan Patuhi Aturan PPKM Darurat

0
207
Gubernur Wayan Koster Hadiri Pembukaan ANPK 2020 Yang Dibuka Presiden Jokowi

Bali, NAWACITAPOST – Sehubungan dengan adanya kenaikan kasus positif Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Pusat memberlakukan aturan penerapan PPKM Darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Mengingat gentingnya kondisi yang terjadi belakangan, pemerintah pusat dan daerah menunjukkan keseriusannya dalam penanganan pandemi ini.

Hal serupa ditunjukkan Gubernur Koster saat konferensi pers terkait diberlakukannya PPKM darurat di seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/7), di Jayasabha, Denpasar. Ia juga menyebut bahwa aka nada sanksi berupa teguran hingga pemberhentian sementara bagi bupati dan walikota yang tidak tertib dalam melaksanakan PPKM Darurat Covid-19 di daerahnya masing-masing.

“Bupati dan wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE Gubernur ini dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” kata Koster.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga ditunjuk sebagai Koordinator PPKM Darurat, bahwa akan memberikan sanksi tegas berupa teguran hingga pemberhentian sementara bagi gubernur, bupati dan walikota yang tidak melaksanakan aturan PPKM Darurat di wilayahnya masing-masing.

“Dalam hal Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara,” kata Menteri Luhut saat diwawancarai di Jakarta, pada Kamis (1/7).

Menteri Luhut mengungkapkan, ini sesuai dengan pasal 68 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Serta nantinya juga akan diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

 

“Pengaturan detailnya akan dikeluarkan melalui instruksi mendagri,” ungkapnya.

Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi Gubernur Koster dalam menerbitkan SE Gubernur Bali No 9 Tahun 2021.