Reforma Agraria Papua, Utamakan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat

0
596
Foto : suku di Papua

Jakarta, NAWACITAPOST – Kementerian ATR/BPN selaku leading sektor pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria mengupayakan peningkatkan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dengan mempertimbangkan kontekstual Papua. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Perlu diketahui, Reforma Agraria konteks Papua merupakan pemetaan sosial dan spasial wilayah adat.

Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Papua beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa Reformasi Agraria konteks Papua yang akan dilakukan menggunakan pendekatan adat, sosial, cultural soft approach guna mengembangkan potensi Papua.

“Reforma Agraria konteks Papua dengan melakukan pemetaan masyarakat adat dan kami kemarin para Wakil Menteri bertemu dengan Pak Wapres yang fokus kepada Papua dan berkonsultansi untuk menggunakan pendekatannya kepada masyarakat adalah budaya, adat, sosial, cultural soft approach,” ujar Surya Tjandra.

Sebagai informasi, saat ini terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura mengenai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).

Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengapresiasi dan mendukung penuh perjanjian kersa sama dengan kantor BPN Prov. Papua dengan GTRA.

“Dalam rangka pemetaan lokasi masyarakat berdasarkan MoU, ruang lingkup Papua yang besar kalau kita bisa berhasil di satu kabupaten maka itu bisa dijadikan suatu barometer,” kata Doren.