Wakil ketua DPRD kota Surabaya, A.H Thony

Surabaya NAWACITAPOST – Penerimaan peserta didik baru atau biasa disingkat PPDB yang setiap tahun dilakukan, selalu muncul permasalahan. Seperti kasus tahun lalu, ada siswa lulusan TK atau SD yang tempat tinggalnya dekat sekolah, harus menahan rasa kecewa karena tidak bisa diterima di SD atau SMP negeri karena tergusur oleh siswa dengan surat surat keterangan domisili abal-abal.

Terkait “Jalur Siluman” ini, wakil ketua DPRD kota Surabaya AH Thony meminta pemerintah kota surabaya bersama Dinas pendidikan lebih fokus melakukan pencegahan.

” Harusnya Pemkot dan Disdik menangkap ini sebagai budaya rutin tahunan yang harus diatasi, tapi nampaknya seolah-olah tidak pernah terjadi,” ungkap AH Thony, Jumat (25/6/21) melalui sambungan selularnya.

Praktek siswa titipan, menurut Thony jelas merusak tegaknya sistem penerimaan siswa yang telah ditentukan, ” Tidak makin berkurang tapi makin menjadi budaya yang masifnya luar biasa,” sesalnya.

Dengan adanya praktek titipan calon siswa yang seperti terorganisir, berakibat banyak siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah dan seharusnya bisa masuk, jadi gagal masuk sekolah negeri karena kalah dengan siswa siluman.

” Ini melukai rasa keadilan, dan menimbulkan budaya kolutif dilingkungan pendidikan,” ujar Tony tegas.

Bahkan, politisi partai Gerindra beberapa hari ini mendapat banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan untuk masuk sekolah negeri, termasuk terkait nomor telp call center PPDB yang menurut orang tua murid hanya untuk pantes-pantesan, karena nomornya tidak bisa di hubungi.

” Kondisi tersebut terkesan dinas main-main,” katanya.

Lebih lanjut, Thoni berharap agar dinas mengedepankan proses pelaksanaan PPDB yang transparan dan berintegritas sehingga tidak akan ada lagi rasa ketidak-adilan pada siswa. Sehingga kedepan pendidikan di Surabaya menghasilkan SDM yang unggul.

Baca juga :  PPDB Zonasi: Upaya Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Berkeadilan

Sebagai lembaga pengawas, AH Thony berjanji akan memasang mata dan telinga di masyarakat untuk mengawasi jalannya PPDB, terutama pada SD dan SMP Negeri yang saat ini dibawah naungan pemerintah kota Surabaya. (BNW)